Sabtu, 12 September 2020

Beleid Ini Diterbitkan Agar Pengusaha dan Buruh Mampu Bertahan Menghadapi Pandemi

Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan ingin memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Persyaratan pelunasan tunggakan iuran sampai Juli 2020 perlu dievaluasi.
Ady Thea DA
BJPS Ketenagakerjaan: Foto: RES

Pandemi Covid-19 berdampak hampir meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali bidang ketenagakerjaan. Sebagai upaya membantu pelaku hubungan industrial menghadapi pandemi, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan salah satunya PP No.49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan beleid ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-19.

"PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujar Ida sebagaimana dirilis, Rabu (8/9).

Penyesuaian iuran ini dilakukan melalui tiga bentuk. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) setiap bulan. Batas waktu iuran dilonggarkan dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Kedua, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. Kebijakan ini berlaku sejak Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Ida berhadap regulasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran. "Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," ujarnya.

(Baca juga: Melihat Aturan Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan).

Mengacu hasil survei LIPI, Badan litbang Ketenagakerjaan Kemenaker, dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 24 April 2020 sampai 2 Mei 2020 Ida menyebut pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan. Melemahnya perekonomian dan penurunan produktivitas akibat Covid-19 berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berpotensi mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial. Stimulus yang selama ini diterbitkan pemerintah diharapkan dapat meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan buruh.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menambahkan relaksasi iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja untuk melengkapi stimulus yang diberikan pemerintah kepada pekerja melalui bantuan subsidi upah. "Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkap Agus Susanto.

Kebijakan ini akan berdampak terhadap kondisi finansial BPJS Ketenagakerjaan. Namun Agus  mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai efisiensi. Upaya efisiensi itu diharapkan dapat membantu peserta menghadapi dampak pandemi Covid-19 melalui program relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua