Senin, 14 September 2020

DJSN Dorong Ruang Rawat Inap Standar JKN Segera Diberlakukan

Pasal 23 ayat (4) UU SJSN mengamanatkan ruangan atau kamar rawat inap untuk peserta JKN merupakan kelas standar. Kelas standar yang dirancang DJSN dibagi menjadi kelas standar JKN PBI dan non-PBI.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. Foto: RES

Kehadiran program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak 2014 sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski program JKN ini telah berjalan selama 6 tahun, tapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Selain persoalan defisit dana jaminan sosial (DJS), masih ada mandat peraturan yang belum bisa dijalankan program JKN ini, salah satunya rawat inap kelas standar.

Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni, mengatakan sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang ruang rawat inap JKN kelas standar sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sebab, selama ini program JKN menerapkan kelas I, II, III sebagaimana diatur dalam Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Mengacu Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, mengamanatkan agar dilakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Penerapannya dilakukan secara bertahap paling lambat tahun 2022.  

Sebelum menerapkan kelas standar, Choesni mengingatkan perlu ada persiapan dan kesinambungan antara kelas standar dengan paket layanan. “Kami bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah melakukan proses peninjauan dan kesiapan (kelas standar JKN, red),” kata Choesni dalam diskusi secara daring bertema “Penerima Manfaat dalam Penerapan Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN” di Jakarta Senin (14/9/2020). (Baca Juga: Pemerintah Diminta Terus Benahi Tata Kelola Program JKN)

Seperti dikeketahui, kelas rawat inap yang diterima peserta JKN saat ini dibagi menjadi kelas 1, 2, dan 3. Sebelumnya, DJSN periode pertama telah menerbitkan Peta Jalan JKN 2012-2019 yang memuat 8 sasaran pokok yang salah satunya paket manfaat medis dan nonmedis (kelas perawatan) sama, tidak ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sayangnya, target yang harusnya dicapai tahun 2019 itu tidak dapat dipenuhi.

Anggota DJSN dari unsur ahli, Mickael Bobby Hoelman, mengatakan perlu skenario untuk melaksanakan mandat Perpres untuk menerapkan kelas standar secara bertahap. Dari berbagai masukan yang diterima, Mickael menyebut DJSN merumuskan kelas standar JKN dibagi menjadi 2 yakni kelas standar PBI dan non-PBI. Untuk kelas standar PBI jumlah tempat tidur untuk satu ruangan maksimal 6 dan 4 untuk kelas standar non-PBI.

“Pelaksanaan kelas standar berpotensi menimbulkan dampak, antara lain penyesuaian fasilitas kelas rawat inap JKN oleh RS. Jika peserta mau naik kelas perawatan di atas standar bisa dilakukan dengan membayar sendiri atau asuransi tambahan,” kata Mickael.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua