Selasa, 15 September 2020

Melihat Kesiapan KPU dan Bawaslu dalam Pilkada Serentak

KPU telah membuat sejumlah aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan, hingga hari H pemungutan suara. Bawaslu optimis mampu menangani sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi sepanjang tahapan pilkada dan mendapat dukungan dari institusi lain.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pilkada serentak: BAS

Desakan agar dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak terus bermunculan. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) optimis bisa mengatasi sejumlah kendala pelaksaanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap mengedepankan aspek Kesehatan yang menjadi prioritas.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan lembaganya memahami kekeuh-nya pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Namun, DPD memiliki sejumlah catatan yang patut dipertimbangkan dalam menggelar hajatan demokrasi tangkat lokal ini.

La Nyalla melihat banyaknya pelanggaran protokol kesehatan berujung potensi memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 secara terselubung oleh sejumlah pasangan calon, khususnya calon petahana. Karena itu, dia meminta KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang berada di garda terdepan dapat mengawasi secara berkala dan terbuka kepada publik setiap proses tahapan pilkada yang berjalan.

“Supaya dapat menjamin kualitas pilkada berjalan dengan baik,” ujar La Nyalla di Komplek Gedung DPD, Senin (14/9/2020). (Baca Juga: Kalangan Parlemen Suarakan Penundaan Tahapan Pilkada)

DPD memang mengambil sikap agar pelaksanaan pilkada serentak dapat ditunda pada 2021. Sebab, DPD menemukan sejumlah temuan dan masalah yang menjadi ancaman potensi pilkada sebagai klaster massal penyebaran Covid-19. DPD telah menggelar rapat konsultasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengetahui kesiapan dua lembaga penegak hukum itu dalam mendukung penuh kerja Bawaslu dan KPU dalam hal pengawasan dan penindakan pelanggaran tahapan Pilkada.

“Kemarin telah terbukti adanya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran pasangan calon di sejumlah KPU di daerah,” ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman mengakui adanya sejumlah calon peserta pilkada terpapar positif Covid-19. Bahkan, data KPU per 14 September menunjukan ada 63 orang positif Covid-19 yang tersebar di 21 provinsi. Meski begitu, KPU telah menyiapkan berbagai perangkat protokol kesehatan serta prosedur dan skema untuk menjawab persoalan tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua