Rabu, 16 September 2020

Meminta Kejelasan Batas Usia Pensiun Pekerja dalam UU Ketenagakerjaan

Karena penerapan Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan menimbulkan multitafsir dalam menentukan usia pensiun normal seorang pekerja/buruh dalam perusahaan.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan uji materi Pasal 154 huruf c UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait usia pensiun pekerja/buruh pada Selasa (15/9/2020). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 68/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan Eko Sumantri dan Sarwono selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero).

Mengutip laman resmi MK, Eko Sumantri mengaku telah memperbaiki permohonan sesuai nasihat majelis panel dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (26/8/2020) lalu. Eko mengatakan Pemohon bertindak sebagai perorangan dan dalam jabatan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PLN.

Sebagai tambahan yang disarankan oleh Majelis, Pemohon menambahkan surat kuasa khusus anggota sebanyak 112 orang. Pemohon mempertegas kedudukan hukum dengan mengatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perseorangan dalam pengertian termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Sementara pada bagian kerugian konstitusional, Pemohon menilai berlakunya Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan ini mengenai usia pensiun tanpa kepastian hukum memberikan kesempatan pemberi kerja (perusahaan) menentukan usia pensiun melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Hal ini menimbulkan multitafsir dalam menentukan usia pensiun normal seorang pekerja/buruh dalam perusahaan.

Dalam persidangan sebelumnya, Ketua Umum dan Sekjen Serikat Pekerja PT PLN (Persero) ini menilai Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan mengandung ketidakjelasan atau multitafsir batas usia pensiun bagi pekerja/buruh dalam sebuah perusahaan. Akibatnya, perusahaan bebas menafsirkan sendiri batas pensiun pegawainya sesuai dengan keinginan/kehendaknya.

“Aturan ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi pegawai PT PLN (Persero), sehingga kita mengajukan uji materi Pasal 154 huruf c UU No. 13 Tahun 2003 itu ke MK,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Eko Sumantri didampingi Sekjennya, Sarwono, dalam persidangan di MK, Rabu (26/8/2020) lalu. (Baca Juga: PP Jaminan Pensiun Harus Jadi Rujukan Batas Usia Pensiun)

Selengkapnya, Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan menyebutkan “Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) (penetapan PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial, red) tidak diperlukan dalam hal: (c). pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua