Rabu, 16 September 2020

Bawaslu Usul Ada Norma Sanksi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Bawaslu merasa kesulitan menerapkan sanksi administratif karena tidak ada aturan jenis sanksi dalam Peraturan KPU 6/2020 ataupun Peraturan KPU 10/2020.
Rofiq Hidayat
Simulasi pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Foto: RES

Ketegasan penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak dipertanyakan sejumlah pihak. Sebab, faktanya sudah banyak pasangan calon serta pendukungnya yang melanggar atau mengabaikan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada. Hal ini tentunya menjadi salah satu sebab meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

“Penyelenggara pilkada harus mampu meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat. KPU dan Bawaslu wajib menindak tegas para paslon yang melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2020). (Baca Juga: Melihat Kesiapan KPU dan Bawaslu dalam Pilkada Serentak)

Menurutnya, tindakan tegas penyelenggara pemilu semestinya dimulai sejak tahap sosialisasi hingga pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang. Dia memberi contoh saat pendaftaran calon kepala daerah di berbagai daerah menjadi bukti penerapan protokol kesehatan yang dibuat penyelenggara pemilu diabaikan para pasangan calon dan pendukungnya.

“Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu bersikap tegas. 270 daerah yang bakal menggelar pilkada sangat rawan potensi penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tak diterapkan secara ketat. Jangan sampai pesta demokrasi ini memunculkan klaster baru Covid-19,” ujarnya mengingatkan.

Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari mengingatkan penerapan protokol Kesehatan berlaku bagi penyelenggara pilkada, semua paslon dan pendukungnya, serta pengawas. Mulai kepatuhan menggunakan masker secara benar, menjaga jarak minimal 1 meter, dan rajin membersihkan tangan.

Namun, standar protokol kesehatan itu belum dilaksanakan secara baik. Contohnya, saat tahapan pendaftaran paslon baru-baru ini masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Massa pendukung calon berkerumun tanpa mengindahkan jaga jarak yang dipersyaratkan. Berkerumun dalam jumlah banyak juga masih tampak dominan. Bahkan masih banyak ditemui yang tidak mengenakan masker dengan benar.

“KPU dan Bawaslu harus tegas menindak calon dan tim suksesnya yang tidak taat protokol kesehatan,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua