Berita

Perdana Gugatan Pembatalan Surat Presiden, Majelis Hakim PTUN Didorong Lakukan Penemuan Hukum

Surat Presiden dalam proses legislasi yang diatur dalam UU PPP ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan konsep “persetujuan bersama” antara Presiden dan DPR dalam proses legislasi.
Oleh:
Moch. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

Mari sejenak melihat kelanjutan sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Selasa, (15/9) lalu. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari penggugat, hadir sejumlah ahli yang menyampaikan keterangannya terkait surat Presiden yang dikeluarkan kepada DPR untuk melakkan pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Hingga kini, RUU “sapu jagad” ini terus dibahas oleh DPR dan perwakilan pemerintah. Meskipun banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai dari segi substansi, prosedur, bahkan momentum, RUU Cipta Kerja tidaklah tepat. Karena itu, Surat Presiden yang menugaskan perwakilan pemerintah melakukan pembahasan bersama DPR ikut dipersoalkan karena menjadi cerminan dari sikap politik presiden terhadap RUU kontroversial tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, yang menjadi salah satu ahli yang dihadirkan penggugat menyebutkan bahwasanya dalam rangkaian proses legislasi, Surat Presiden merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Karena itu Bivitri menyuratkan bahwa dalam konteks gugatan a quo, Surat Presiden merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibuat dalam suasana yang minim partisipasi.

“Dapat digugat ke pengadilan jika memang dibuat dengan proses yang tidak partisipatif. Keberadaan Surat Presiden tidak hanya dimuat dalam sebuah peraturan tata persuratan, melainkan dalam undang-undang,” ujar Bivitri kepada hukumonline, Rabu (15/9). (Baca: Urgensi Pengaturan Bank Tanah dalam RUU Cipta Kerja)

Terkait ini, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) mengatur, secara materil fungsi Surat Presiden dalam proses legislasi adalah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dari Presiden. UU PPP juga secara secara rinci mengatur jangka waktu respons selama 60 hari (Pasal 50 ayat (2)).

Menurut Bivitri, Surat Presiden dalam proses legislasi yang diatur dalam UU PPP ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan konsep “persetujuan bersama” antara Presiden dan DPR dalam proses legislasi. Karena itu, Surat Presiden dalam proses legislasi merupakan bagian dari wewenang konstitusional Presiden, dalam rangka menjalankan Kekuasaan Pemerintahan Negara, yang diatur dalam Bab III UUD 1945, khususnya Pasal 5 yang mengatur hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Karena itu, Bivitri menilai keputusan presiden untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Surat Presiden dalam proses legislasi, harus didului dengan proses pengecekan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maupun asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Bivitri mengingatkan, keberadaan kedua asas ini mensyaratkan keterbukaan.

Sementara dalam proses penyusunan draft RUU Cipta Kerja sebelum dikirim ke DPR, masyarakat sipil yang bukan Tim Satgas Kemenko Perekonomian -yang terdiri dari pengusaha dan sebagian kecil akademisi-, tidak diundang untuk memberikan masukan. “Bahkan tidak diberi akses untuk mendapatkan naskah RUU maupun Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, meskipun telah memintanya secara resmi maupun tidak resmi,” ungkap Bivitri.

Situasi ini berbeda dengan ketentuan tentang asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 96 UU PPP menyatakan hak masyarakat untuk berpartisipasi serta mensyaratkan adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan RUU.

Mengingat Perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) merupakan perkara pertama yang mempersoalkan Surat Presiden dalam proses legislasi, Bivitri Susanti mendorong majelis hakim PTUN agar membuat penemuan hukum (progresif) yang menempatkan Surat Presiden sebagai objek gugatan di PTUN dalam menguatkan negara hukum Indonesia.

Bivitri mengingatkan prinsip negara hukum yang mana menekankan perlindungan hak warga negara dan pembatasan kekuasaan. Karena itu dengan adanya pengujian oleh PTUN terhadap Surat Presiden dalam proses legislasi, Bivitri menilai pemerintah bisa dikontrol secara hukum untuk mencegah dari kesewenang-wenangan dalam tahap penyusunan.

“Proses legislasi, adalah juga bentuk nyata dari sebuah bangunan hukum. Bahkan salah satu yang utama. Proses legislasi tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol pada setiap bagian dari prosesnya yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan,” terang Bivitri.

Bivitri menilai, meskipun ada proses pengujian di Mahkamah Konstitusi setelah suatu undang-undang diundangkan, namun prinsip negara hukum mengandung makna bahwa setiap tahapan proses, termasuk proses penyusunan, dalam proses legislasi ini menerapkan prinsip partisipasi dan keterbukaan.

Diskriminatif

Sementara Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga yang juga menjadi ahli dalam sidang hari Selasa lalu menilai proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang menjadi dasar terbitnya Surpres tidak hanya tertutup tetapi juga diskriminatif.

Sandra menyampaikan bahwa hasil pemantauan Komnas HAM terhadap proses penyusunan RUU Cipta Kerja sebelum diterbitkannya Surpres. Dari pemantauan tersebut, Komnas HAM menemukan bahwa pemerintah tidak pernah membuka akses publik terhadap RUU dan tidak menyediakan sarana langsung bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

Komnas HAM sendiri bahkan kesulitan mengakses draf RUU dan naskah akademiknya meski telah mengajukan permintaan secara resmi. Hal tersebut menurut Komnas HAM melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang berpengaruh pada kesejahteraan umum yang sejatinya dijamin konstitusi.

Tidak hanya itu, Komnas HAM juga dengan tegas menyatakan terdapat diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat luas dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Menurutnya diskriminasi tidak hanya dapat terjadi melalui tindakan langsung dalam sebuah regulasi, namun dapat juga terjadi dalam proses penyusunan UU.

“Diskriminasi dalam penyusunan UU dapat terjadi sepanjang terdapat pembatasan terhadap suatu kelompok atau pengistimewaan terhadap kelompok tertentu yang berakibat berkurang atau hilangnya suatu penikmatan hak,” ujar Sandra.

Dalam konteks penyusunan RUU Cipta Kerja, pemerintah memberikan kedudukan istimewa kepada pengusaha dengan pembentukan Satgas Omnibus Law melalui SK Menko Perekonomian No. 378 Tahun 2019. Di lain sisi, akses kelompok masyarakat lainnya seperti masyarakat adat, buruh, petani dan lainnya ditutup, bahkan untuk mengakses draf RUU. “Hal-hal tersebut telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga masyarakat lainnya sehingga memenuhi syarat dinyatakan diskriminatif,” tutupnya.

Berita Terkait