Jumat, 18 September 2020

Ahli Sebut Jamsos TNI dan Polri Sebaiknya Tetap Harus Dibedakan

Hal wajar bila para pemohon mendapat kompensasi jaminan sosial yang berbeda dengan pegawai pada umumnya karena pengabdiannya seumur hidup kepada bangsa dan negara.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto. RES

Sidang lanjutan pengujian Pasal 65 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terkait rencana pemerintah bakal mengalihkan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029 yang dipersoalkan sejumlah purnawirawan. Pemohonnya, Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin; Laksamana TNI (Purn) M. Dwi Purnomo; Marsma TNI (Purn) Adis Banjere; dan Kolonel TNI (Purn) Ir. Adieli Hulu. Agenda sidang mendengarkan dua ahli para pemohon.

Dalam keterangannya, Imam Supriadi selaku ahli pemohon menilai pengabdian prajurut TNI dan anggota Polri seumur hidup yang membedakan peserta Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan. Persamaan keduanya sama-sama menyandang sebagai pensiunan.

Secara implisit, pemerintah mengakui para pemohon tidak bisa disamakan dengan pegawai pada umumnya. Dengan demikian, para pemohon perlu diberikan jaminan sosial (jamsos) yang berbeda sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian seumur hidup sejak memasuki dinas militer hingga meninggal dunia. Hal wajar bila para pemohon mendapat kompensasi jaminan sosial yang berbeda karena pengabdian seumur hidup kepada bangsa dan negara.

Apakah para Pemohon akan menerima manfaat pensiun yang berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan? Sebagai contoh, manfaat pensiun ke-13. Jika jawabannya ya, berarti ada ketidakseragaman program jaminan pensiun yang tidak sesuai dengan keinginan Presiden dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan jaminan sosial berdasarkan prinsip gotong royong tanpa membedakan profesi warga negara Indonesia.

“Kalau jawabannya tidak, pensiunan BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh manfaat yang sama dengan para Pemohon. Kondisi ini menciderai rasa keadilan bagi para pemohon karena tidak adanya perbedaan antara pensiunan BPJS Ketenagakerjaan dengan para pemohon,” ujar Imam dalam persidangan, Kamis (18/9/2020) seperti dikutip laman MK. (Baca Juga: Peralihan Asabri ke BPJS Tak Kurangi Manfaat Peserta)

Ahli Pemohon lain, Djoko Sungkono menanggapi pernyataan BPJS Ketenagakerjaan (Pihak Terkait) dalam sidang pada 23 Juli 2020 yang menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan para pemohon bersifat prematur.

“Permohonan para pemohon sangat beralasan, tidak bersifat prematur, dan dapat ditinjau dari sisi manfaat selaku peserta PT Asabri (Persero). Kita ketahui Asabri memiliki jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun serta pinjaman uang muka KPR dan pinjaman polis,” kata Djoko. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua