Selasa, 22 September 2020

Berturut-turut Raih WTP, Kemenkumhan dan PPATK Raih Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada Kemenkumham atas prestasi Opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, dan PPATK meraih opini WTP selama 14 tahun berturut-turut.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan untuk tahun anggaran 2019. Raihan WTP ini menjadi raihan kesepuluh untuk Kemkumham yang diperoleh secara berturut-turut.

Dengan opini WTP ini, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly menegaskan bahwa jajarannya tidak akan terlenda dan akan terus menjada komitmen dalam mengelola anggaran dan barang milik negara.

"Saya berharap seluruh jajaran Kemenkumham tidak terlena dan tetap mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan anggaran dan barang milik negara karena semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan hingga sekecil-kecilnya kepada rakyat," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (22/9), dilansir dari Antara.

Yasonna mengaku bersyukur atas capaian yang diraih oleh kementerian yang dipimpinnya itu. Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Kemenkumham dalam menjaga dan menegakkan komitmen pertanggungjawaban pengelolaan anggaran serta asset negara. (Baca: Melihat Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Perjanjian Hukum Desain)  

Yasonna, yang saat ini tengah memimpin delegasi RI pada Sidang Tahunan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss, menyebut penghargaan yang diterima jajarannya tak lepas dari konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Kemenkumham juga dinobatkan sebagai kementerian negara dengan kinerja anggaran 2019 terbaik untuk kategori kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran besar (di atas Rp10 triliun) oleh Kemenkeu.

"Semua penghargaan yang kami terima terkait dengan pengelolaan anggaran ini tak lepas dari komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan sebagai pembina dalam pengelolaan keuangan serta barang milik negara," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua