Senin, 28 September 2020

Pemerintah Siapkan Perpres Vaksinasi Covid-19

Perpres tersebut dalam proses permintaan paraf menteri, sedangkan substansi telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar (force majeure).
Fitri Novia Heriani
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: RES

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (Perpres) untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap rakyat Indonesia. Hal ini dikatakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Rencana vaksinasi, pemerintah sudah menyiapkan perpres," kata Airlangga di kantornya di Jakarta, Senin (28/9).

Airlangga menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas dengan topik Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi melalui video conference yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Perpres tersebut dalam proses permintaan paraf menteri sedangkan substansi telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar (force majeure). Kemudian, pemerintah juga menyiapkan peta jalan vaksinasi dengan membentuk tim teknis penyusunan; melakukan review timeline; penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan serta sinkronisasi strategi komunikasi publik.

"Selanjutnya disiapkan juga dashboard tracing vaccine program di mana nanti vaksin itu perlu ditracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya," tambah Airlangga.

Sedang dilakukan penyusunan one single data dengan basis data BPJS dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta telah diperoleh daftar parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin untuk penguatan tracing. (Baca: Rangkaian Kebijakan Sektor Keuangan Diklaim Mampu Jaga Stabilitas saat Covid-19)

"Juga sudah ada beberapa kerja sama yang telah ditandatangani dengan sejumlah perusahaan farmasi yaitu Phizer, Johnson & Johnson, Cansion dan Astra Zeneca, pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi untuk mendapat akses terhadap vaksin," ungkap Airlangga.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua