Selasa, 13 Oktober 2020

MA Bakal Terbitkan Pedoman Pemidanaan Kasus Suap

MA menegaskan Perma No. 1 Tahun 2020 harus diikuti para hakim se-Indonesia agar tak terjadi disparitas putusan yang memiliki karakter serupa.
Aida Mardatillah
Pimpinan MA saat acara pembinaan teknis yudisial jajaran pengadilan se-Indonesia secara virtual dari Yogyakarta, Senin (12/10). Foto: Humas MA

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Beleid yang ditandatangani Ketua MA M. Syarifuddin pada 8 Juli 2020 dan mulai berlaku pada 24 Juli 2020 ini mengatur pedoman bagi hakim terkait pemidanaan perkara korupsi untuk menghindari disparitas hukuman yang mencolok bagi satu terdakwa dengan terdakwa korupsi lain.

Pedoman pemidanaan ini mengatur penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga hakim tipikor dalam menetapkan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dll. Namun, Perma ini dinilai kurang komprehensif lantaran terbatas pada pemidanaan terdakwa korupsi yang didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Menjawab hal tersebut, MA menyatakan akan mengatur pemidanaan perkara korupsi yang dijerat dengan pasal suap dan gratifikasi. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, penyuap - seringkali swasta yang biasa dijerat dengan Pasal 5. Sedangkan penerima suap yang biasanya penyelenggara negara, ASN, hakim, aparat penegak hukum kerap dijerat Pasal 12. Sedangkan terdakwa yang menerima gratifikasi bisa didakwa dengan Pasal 12B.

"Ini kami awalnya mengatur Pasal 2 dan Pasal 3. Tetapi mungkin akan mengatur (pedoman pemidanaan, red) Pasal 5, Pasal 6, sampai ke Pasal 12," ujar Ketua Kamar Pidana MA, Suhadi, dalam acara pembinaan teknis jajaran pengadilan se-Indonesia secara virtual dari Yogyakarta, Senin (12/10/2020). (Baca Juga: Ini Landasan Pembentukan Perma Pemidanaan Perkara Tipikor)

Suhadi mengatakan Perma No. 1 Tahun 2020 harus diikuti para hakim se-Indonesia agar tak terjadi disparitas putusan yang memiliki karakter serupa. Ia menerangkan pedoman pemidanaan seperti Perma No. 1 Tahun 2020 sudah lazim digunakan di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

"Saya dengan panitera (pernah) ditugaskan ke Amerika, Washington DC untuk meneliti pedoman pemidanaan di sana. Di pengadilan distrik menyatakan ini (pedoman) dipatuhi hakim 98 persen, hampir semua. Namun di sana yang buat pedoman pemidanaan ada lembaga khusus di situ ada hakim, jaksa, penasihat hukum dan perguruan tinggi," terang Suhadi.

Suhadi menjelaskan pedoman pemidanaan di AS tak hanya soal kasus korupsi, melainkan seluruh kasus tindak pidana. Karena itu, tak menutup kemungkinan ke depan, MA juga akan mengatur pedoman untuk seluruh tindak pidana. Sementara baru kasus korupsi yang diprioritaskan untuk diatur pedomannya. "Bukan hanya masalah tipikor, ada pedoman pemidanaan kasus lain, hampir semua pidana ada. Tingkat federal, distrik, yang kecil-kecil tingkat distrik, yang besar federal. Dengan demikian (pedoman pemidanaan) bukan suatu hal baru," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua