Selasa, 13 October 2020

Masih Ada Pasal Multitafsir Soal UMKM dalam UU Cipta Kerja

Kriteria UMKM pada UU Cipta Kerja dinilai lebih rumit dibandingkan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Mochammad Januar Rizki
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di sidang paripurna DPR, Senin (5/10). Foto: RES

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menyatakan, perlunya kejelasan terhadap pasal-pasal multitafsir yang berhubungan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kejelasan tersebut dibutuhkan untuk program-program pengembangan dan bantuan yang dibutuhkan setiap unit usaha berdasarkan skala dan juga bidang usahanya.

Dina menjelaskan, terdapat pasal terkait usaha mikro dan kecil yang rancu atau multi-tafsir, misalnya saja pasal 87 menyebutkan biaya Perizinan Berusaha bagi usaha mikro akan dibebaskan biayanya sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan besar biayanya. Namun, pasal 92 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Penggunaan kata dapat atau dalam kaidah hukum disebut mogen (kebolehan) yang mengindikasikan tidak ada larangan dan kewajiban di dalamnya. Ini berbeda dengan pasal 87 yang mengindikasikan kondisi pasti pembebasan dan pengurangan biaya perizinan.

Adanya pasal multitafsir berpotensi pada kecenderungan para pelaku usaha untuk menghindari proses memperoleh izin walaupun telah dipermudah dalam satu platform Online Single Submission (OSS). Kekhawatiran ini turut didukung oleh data studi dari IFC (2016) mengenai alasan usaha kecil dan menengah tidak mendaftarkan usaha mereka selain karena proses perizinan yang rumit, yaitu karena tidak melihat manfaat perizinan dan biaya perizinan yang terlalu mahal. Oleh karena itu, urgensi memperjelas ketentuan perizinan UMKM sebaiknya menjadi prioritas. (Baca: Pemerintah Susun Peraturan Pelaksanaan Bank Tanah)

Dina melanjutkan, ada beberapa ketentuan yang harus diperjelas kembali, misalnya tentang redefinisi UMKM. Definisi usaha ultra-mikro juga perlu diperjelas karena sebelumnya tidak ada di UU No. 20/2008. Dengan adanya redefinisi tentang usaha ultra-mikro dan mikro, diharapkan pemerintah dapat menyusun program spesifik untuk pemberdayaan usaha ultra-mikro.

Apalagi istilah ultra-mikro, menurut Dina, sudah banyak digunakan tanpa ada definisi yang jelas, misalnya Kementerian Keuangan melalui Bantuan Sosial Produktif yang menjadikan pengusaha ultra-mikro sebagai sasaran utama bantuan tersebut. Dia menjelaskan umumnya, pelaku usaha ultra-mikro menjalankan usaha untuk bertahan hidup, bukan untuk mengakumulasi kapital.

“Jika dicontohkan, tentunya secara umum, penjual bakso keliling memiliki tingkat kesejahteraan dan pendekatan terhadap bisnis yang berbeda dengan penjual batik online atau daring yang memiliki dua orang karyawan” kata Dina, Kamis (8/10) lalu.

DPR baru saja mengesahkan Omnibus Law Indonesia yang pertama, yaitu UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu. Walaupun versi final belum dirilis oleh DPR RI, sebanyak 186 pasal dalam rancangan UU final yang beredar mengatur tentang ketentuan investasi yang dipermudah, termasuk sektor terkait lainnya seperti ketenagakerjaan, izin lingkungan, perpajakan, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua