Kamis, 22 Oktober 2020

Teknik Drafting Surat Gugatan dan Permohonan Banding di Pengadilan Pajak

Pertanyaan mendasar, bagaimana wajib pajak menanggapi, menghadapi, dan mengeksekusi Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak?
CT-CAT
PPL IKHAPI bertema ‘Teknik Drafting Surat Gugatan dan Surat Permohonan Banding di Pengadilan Pajak’, Rabu (21/10) pukul 13.00 WIB. Foto: istimewa.

Di tengah kebutuhan negara dalam meningkatkan penerimaan pajak, rupanya ada banyak orang yang tidak mengetahui penyelesaian sengketa pajak. Akibatnya, jumlah dan potensi kasus di sektor perpajakan pun semakin membesar. Padahal, setelah pandemi—negara sedang gencar-gencarnya memulihkan ekonomi dari berbagai sektor.

 

Salah satu hal yang dapat dilakukan, terkait dengan kontribusi wajib pajak kepada negara. Sayangnya, dalam prosesnya, sering terjadi kekeliruan atau perbedaan pendapat dalam hal peraturan perpajakan (hukum) dan pencatatan atau pembukuan (akuntansi/keuangan) antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

 

Di sinilah Pengadilan Pajak—institusi untuk mencari keadilan dan memperoleh hak-hak wajib pajak—berperan. Adapun dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut, ada langkah yang dapat diambil oleh wajib pajak, yakni Gugatan dan Permohonan Banding di Pengadilan Pajak.

 

Persiapan Banding dan Gugatan

Penyelesaian sengketa pajak di tingkat yudisial diselesaikan di Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan DJP harus mempersiapkan dirinya untuk menjalani proses banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak.

 

Kedua upaya hukum tersebut dapat diajukan berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Upaya hukum banding misalnya, dapat ditempuh setelah wajib pajak menjalani proses keberatan terlebih dulu. Jika masih belum puas dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

 

Pasal 1 Angka 6 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak selanjutnya mendefinisikan banding sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan banding. Dalam mengajukan permohonan banding, wajib pajak harus menyusun surat banding dengan sebaik-baiknya. Wajib pajak juga harus memastikan surat tersebut telah memenuhi persyaratan formal maupun materiil.

 

Pada Pasal 35 juncto Pasal 36 UU No. 14/2002, telah disebutkan beberapa syarat dan ketentuan pengajuan banding. Pertama, banding dilakukan dengan mengajukan surat banding yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Surat banding tersebut kemudian diajukan kepada Pengadilan Pajak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua