Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar forum grup discussion (FGD) bersama partai politik (parpol) di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan sekjen dan wakil sekjen dari masing-masing parpol seperti PDIP, Partai Demokrat, PKB, PPP, PKS, NasDem, Gerindra. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani dan Peneliti Senior LIPI Moch Nurhasim.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Giri Suprapdiono, mengatakan acara ini dilakukan untuk mendorong pembangunan integritas dalam penerapan pendidikan antikorupsi (PAK) pada program pengkaderan parpol mulai tahun 2021. Dan partai politik, merupakan salah satu elemen penting pembawa pesan antikorupsi.
“Ada 7 poin penting di sana, dan yang menurut saya yang bagian terpenting adalah bahwa parpol berkomitmen untuk membangun integritas dan budaya anti korupsi sebagai modal utama untuk memberantas korupsi,” kata Giri.
Kemudian menurut Giri parpol juga bersepakat dalam beberapa hal di sanam termasuk di bagian mana saja pendidikan politik yang di dalamnya ada materi antikorupsi dilakukan, kepada siapa, kemudian dilakukan mulai tahun depan begitu itu. Setelah itu menunjuk pejabat penghubung dan nanti harapannya ketua umum partai politik akan melakukan deklarasi bersama tentang pendidikan antikorupsi bagi parpol, yaitu pendidikan politik yang didalamnya ada materi anti korupsi. (Baca Juga: Klarifikasi KPK Atas Struktur “Gemuk” di Lembaganya)
“Teman-teman semuanya, mengapa ini penting, karena bahwa 36 persen kasus yang ditangani KPK adalah melibatkan partai politik mengakibatkan bukan pejabat politik dan partai politik sehingga penting menjadikan politik itu sebagai ranah dan segmen perbaikan,” terangnya.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasti Kristiyanto mengatakan pihaknya telah sepakat memasukkan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi parpol. Oleh karena itu ia mengapresiasi KPK atas pendekatan yang dilakukan dengan menggandeng sejumlah parpol untuk melakukan pendidikan anti korupsi.
“Ini merupakan hal yang sangat positif, kami mengapresiasi kepada KPK atas pendekatan untuk berdialog bersama-sama dengan partai politik dan kami sepakat terhadap seluruh aspek dari insersi pendidikan anti korupsi pada partai politik sebagaimana tadi telah dibacakan oleh mas Giri,” ujarnya. Hasto sendiri diketahui pernah beberapa kali dipanggil KPK dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.