Terbaru

Komnas Perempuan Minta RUU PKS Segera Disahkan

Pembahasan terhambat karena ada kekeliruan cara pandang melihat RUU PKS. Karena itu, penting menyamakan persepsi antar fraksi dan anggota dewan sebelum membahas RUU PKS.
Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual. “Perumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual,” kata Maria Ulfah, seperti dikutip Antara, Kamis (22/7/2021).

Menurut Maria, KUHP hanya mengenali istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Sedangkan, mengacu pada pengaduan korban kekerasan seksual kepada Komnas Perempuan, terdapat berbagai kekerasan seksual yang menurut Maria belum diatur di dalam KUHP dan kini menjadi isu di Indonesia.

“Pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia,” ujar Maria.

Maria mengatakan dampak yang diakibatkan karena ketidakmampuan KUHP melindungi korban kekerasan seksual adalah sulitnya korban untuk mendapatkan akses untuk menuntut keadilan. “Di mana hak untuk keadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Maria menegaskan. (Baca Juga: Sejumlah Usulan Komnas Perempuan dalam RUU PKS)

Untuk itu, menurut Maria, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual perlu segera disahkan. Pasalnya, RUU PKS sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioitas 2021 nomor urut 16.

Dia melanjutkan RUU PKS telah diajukan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012 dan masih belum memperoleh persetujuan untuk disahkan oleh DPR. Hal ini diakibatkan oleh beberapa substansi yang membutuhkan peninjauan kembali. “Jika RUU PKS tidak segera disahkan, ini bisa menjadi indikator bahwa negara telah membiarkan kekerasan seksual itu untuk terjadi,” tutur Maria.

Maria juga berpendapat bahwa penundaan pengesahan RUU PKS merupakan bentuk pembatasan akses menuju keadilan bagi korban, serta tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, anak perempuan, maupun perempuan penyandang disabilitas. “Puluhan ribu korban kekerasan seksual menanti akses terhadap keadilan,” kata dia.

Halaman Selanjutnya:
Berita Terkait