Terbaru

Pasca Putusan MK, Konsumen Diminta Hormati Isi Perjanjian Fidusia

Jika menyadari telah melakukan cidera janji konsumen harus menyerahkan barang secara sukarela kepada perusahaan leasing.
Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 4 Menit
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E. Halim. Foto: RES
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E. Halim. Foto: RES

Permohonan judicial review terhadap Pasal 15 ayat (2) UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang diajukan oleh Joshua Michael Djami, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi MK). Pasal itu menyebutkan “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Joshua merupakan karyawan perusahaan finance dengan jabatan Kolektor Internal yang telah memiliki sertifikasi profesi di bidang penagihan.

Menurut pemohon, ketentuan eksekusi jaminan fidusia memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang jaminan fidusia, sehingga memberi ruang terjadinya kejahatan. Selain itu, berlakunya pasal itu saat ini telah menghancurkan lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan diakui MK sendiri dalam Putusan MK No. 19/PUU-XVIII/2020. Hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak bagi pemohon.

Dalam putusan MK bernomor 2/PUU-XIX/2021 disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif. Eksekusi tersebut dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sehingga, bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan (dengan mudah) oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri (secara sukarela).

Dalam kesimpulannya MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bagi MK, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. (Baca: Respons Asosiasi Pembiayaan Pasca-Putusan MK Soal Eksekusi Jaminan Fidusia)  

Mahkamah menilai pemohon tidak memahami secara utuh substansi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan atas kekuasaan sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Putusan MK tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E. Halim. Saat dihubungi oleh Hukumonline pada Jumat (10/9), Rizal menyebut putusan MK terkait eksekusi jaminan fidusia tersebut sudahh tepat. “Bagus donk putusannya kalau begitu,” kata Rizal.

Menurut Rizal, perusahaan leasing tidak boleh semena-mena melakukan penarikan barang yang menjadi obyek fidusia. Penyerahan obyek fidusia harus dilakukan secara sukarela oleh konsumen. Jika konsumen menunjukkan itikad tidak baik untuk mengembalikan obyek fidusia secara sukarela padahal sudah melanggar perjanjian, maka perusahaan leasing bisa melibatkan pihak kepolisian.

Berita Terkait