Isu Hangat

Corporate Law Firms Ranking 2020

Sebanyak 99 law firm menjadi responden survei corporate law firms ranking 2020 yang digelar Hukumonline. Survei ini merupakan perhelatan kali ketiga. Dalam survei kali ini terdapat 30 kantor hukum masuk dalam Top 30 law firm besar dan sebanyak 69 kantor hokum masuk kategori law firm menengah. Selain pemeringkatan law besar besar dan menengah, hasil survei kali ini Hukumonline juga memotret bagaiman practice area di dua kategori law firm tersebut. Bahkan, invoasi serta tantangan bisnis jasa hukum juga berhasil di-capture. Tentu, perwakilan perusahaan atau in house counsel dalam memilih law firm sebagai mitra kerja mereka juga hukumonline sajikan dalam laporan. Semoga bermanfaat dan selamat membaca!!
RED

Mahasiswa Bergerak

Sejak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdiri, tercatat tak kurang dari 20 putusan hasil upaya pengujian undang-undang oleh kalangan mahasiswa. Adakalanya mahasiswa mengajukan sendiri permohonan, tetapi dalam perkara lain mereka bergabung dengan pemohon non-mahasiswa. Rupanya kini mahasiswa tak sekadar hobi turun ke jalan untuk unjuk rasa membela hak masyarakat. Mereka mulai datang ke pengadilan untuk menuntut hak konstitusional dan kepentingan yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Hukumonline mencoba mengulas permohonan uji materi apa saja yang pernah dilakukan mahasiswa. Untuk mengetahui lebih jelas, simak serialnya dalam rangkaian artikel ini. Selamat membaca!!
RED

Perempuan dan Pendidikan Hukum

Di penghujung 2019 lalu, ​​​​​​​Hukumonline berusaha menampilkan sosok, pikiran dan gagasan sejumlah guru besar perempuan dari lingkungan perguruan tinggi negeri. Artikel ini akan menyuguhkan pada gagasan-gagasan para guru besar ketika menyampaikan pidato pengukuhan. Tentu saja, sosok mereka akan ditampilkan untuk mengenalkan kepada pembaca tentang gagasan, pengalaman, penelitian, dan pandangan mereka di dunia akademik hukum. Semoga bermanfaat!!
RED

Setahun OSS

Setahun sudah sistem OSS dilaksanakan. Lantas, apakah sistem ini berjalan baik sesuai harapan pemerintah dan pelaku usaha? Sebaliknya, apakah masih ada kekurangan dalam penerapannya sejauh ini? Sejatinya, dengan OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha. Hukumonline coba menelusuri bagaimana pelaksanaan OSS setelah setahun berjalan.
RED

Senjakala Lembaga Antikorupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan satu-satunya lembaga antirasuah yang pernah ada. Sepanjang sejarah Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang menjalankan tugas dan wewenang berbeda untuk tujuan yang sama: bagaimana membuat penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi. Melalui tulisan ini, Hukumonline memotret bagaimana cerita lembaga-lembaga antikorupsi baik dari zaman orde lama, orde baru hingga reformasi. Apa saja tantangannya dan bagaimana eksistensi lembaga-lembaga tersebut di beda zaman. Selamat membaca!
RED

Potret Kamus Hukum Indonesia

Keberadaan kamus menjadi cakrawala bagi seseorang yang ingin memperoleh ketepatan arti kata atau bahasa. Termasuk kamus hukum, yang kerap menjadi rujukan bagi penggunanya dalam menyisir tiap kosakata hukum. Hukumonline mencoba menyusuri kamus hukum yang ada di Indonesia. Selama ini, kamus hukum di Indonesia masih berpencar, belum dibukukan menjadi satu kamus hukum yang diakui seluruh pihak. Potret kamus yang beragam ini disajikan Hukumonline melalui bahasa yang renyah dan mudah dimengerti. Selamat membaca!!
RED

Urgensi Sertifikasi Halal

Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal jelas sangat dinantikan mengingat pada 17 Oktober 2019, seluruh produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya wajib bersertifikat halal. Untuk itu, pelaku usaha perlu mengetahui produk yang wajib dan tak wajib bersertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tak salah langkah dalam menjalankan usaha. Atas dasar itu, Hukumonline membuat laporan berseri terkait urgensi sertifikasi halal dan fenomena lain yang mengikutinya. Selamat membaca!!
RED

Edsus Lebaran 2019

Selama libur lebaran 2019, Hukumonline menyajikan sejumlah tulisan yang erat kaitannya dengan hukum Islam maupun hukum negara dan juga persoalan yang dialami masyarakat Indonesia kala menyambut hari raya Idul Fitri. Mulai dari proses penukaran uang, ragam permasalahan konsumen saat berbelanja online, hingga tingginya harga tiket pesawat untuk transportasi mudik ke kampung halaman. Persoalan wakaf, masalah zakat, korupsi dari perspektif fikih hingga hukum kewarisan juga diulas. Selamat membaca!!
RED

Evaluasi Pemilu Serentak

Pagelaran Pemilu serentak usai sudah. Beragam persoalan muncul setelah gelaran pesta rakyat ini dilakukan. Sejumlah pemangku kepentingan menilai perlu ada evaluasi menyeluruh dari pagelaran Pemilu serentak yang hingga menelan korban jiwa itu. Sistem pemilu yang pertama kali diterapkan di Indonesia ini disebut-sebut sebagai pemilu yang tersulit/terumit karena menggabungkan antara pileg dan pilpres secara bersamaan. Meski amanah UU Pemilu, namun penyelenggaraan Pemilu serentak mesti dievaluasi, sehingga kerugian yang muncul tak terulang lagi.
RED

Hukum Perlindungan Konsumen

Sudah dua dasawarsa UU Perlindungan Konsumen diundangkan. UU ini merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan Pemerintah dan DPR pasca reformasi. Namun dalam perjalanannya, pemberlakuan UU ini paling sering disorot masyarakat. Apalagi kesadaran konsumen terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Meski banyak kalangan yang menginginkan perubahan terhadap UU ini, namun perlu dilihat apakah substansi yang ada sudah cukup mumpuni seiring perkembangan zaman, seperti era disrupsi digital yang terus menerjang.
RED