Terbaru

Tim Stranas Percepatan Administrasi Kependudukan Dibentuk

Perpres 62/2019 diterbitkan dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk.
RED/YOZ

Syarat DPR-Presiden Boleh Ajukan RUU Di luar Prolegnas

UU No. 15 Tahun 2019 ini mengatur mekanisme carry over; mekanisme pengajuan Prolegnas; pemantauan dan peninjauan UU; koordinasi pembentukan peraturan perundangan di internal pemerintahan melalui Menkumham atau kepala badan legislasi nasional.
Aida Mardatillah

Langkah Hukum Jika Lembaga Pemerintah Sebarkan Informasi Salah

Sebaiknya bukan dengan pendekatan hukum pidana.
Norman Edwin Elnizar

90 Peserta International Friendly Games Peradi Bertandang ke Malaysia

Jumlah kepesertaan tahun ini meningkat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Fathan Qorib

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Belum Siap, Presiden Disarankan Terbitkan Perppu

Pemerintah dinilai lambat mendirikan BPJPH dan salah menginterpretasikan isi UU JPH.
Fitri Novia Heriani

Badan Pengkajian MPR Tindaklanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945

Dengan menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Saat ini, belum ada kata sepakat antarfraksi dan kelompok DPD soal poin mana saja yang bakal diamandemen secara terbatas.
Rofiq Hidayat

Pemerintah Diminta Cabut Aturan Tata Cara Penempatan Buruh Migran

Karena substansi Permenaker No.9 Tahun 2019 ini dianggap bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Jika tidak, Koalisi akan mengajukan uji materi ke MA.
Ady Thea DA

YLKI Respons Positif Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Kenaikan ini untuk mengendalikan prevalensi rokok yang terus meningkat pada kelompok rentan.
Mochamad Januar Rizki

Pemerintah Tingkatkan Pengelolaan Dana untuk Perlindungan Lingkungan

Fitri Novia Heriani

Beragam Hal Wajib Berbahasa Indonesia, Kecuali…

Mulai nama geografi, nama bangunan/gedung/perkantoran, nama jalan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi, informasi produk barang/jasa, rambu/petunjuk jalan, tapi ada pengecualiannya. Termasuk penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, pidato resmi presiden, wakil presiden, pejabat negara/daerah.
RED/Aida Mardatillah