Terbaru

Jokowi Teken Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia

Penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.
RED/YOZ

Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Investigator KPPU Soal Kasus Grab dan TPI

Tidak ada larangan bagi driver untuk memilih pindah ke perusahaan lain seperti Gojek, Bluebird dan lainnya bila tak setuju dengan sistem yang diterapkan Grab dan TPI.
Hamalatul Qur'ani

Penunggak Iuran JKN Terancam Tak Bisa Akses Layanan Publik

Seperti tidak mendapat layanan pengurusan IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor, atau STNK. Meski instrumen hukum yang ada sudah memadai, tapi penerapan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik itu belum berjalan.
Ady Thea DA

Pemerintah Nyatakan Siap Hadapi Aturan EU-RED II di WTO

Rencana gugatan digulirkan pemerintah karena aturan tersebut ditengarai akan berdampak langsung pada industri kelapa sawit Indonesia.
M. Agus Yozami

Fintech Wajib Terapkan Transparansi Biaya Demi Lindungi Konsumen

Penerapan prinsip transparansi tersebut dapat terlihat dalam aplikasi hingga kontrak yang diterbitkan perusahaan fintech.
Mochamad Januar Rizki

Wacana Penggabungan Kemenlu-Kemendag Perlu Kajian Mendalam

Wacana penggabungan Kemenlu dengan Kemendag dinilai bukan solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional.
Aida Mardatillah/ANT

Bos Hyundai dan Kaitannya di Kasus Korupsi Bupati Cirebon

Ada pemberian uang kepada Bupati Sunjaya, dan diakui oleh Hyundai.
Aji Prasetyo

Justika #TanyaHukum Bedah Contempt of Court dalam RKUHP

Di episode Justika #TanyaHukum kali ini, Donny M. Tobing selaku advokat Law’Sons & Co menyampaikan pendapatnya soal pentingnya peninjauan ulang rumusan contempt of court dalam RKUHP.
CT-CAT

Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkat Tajam

Meningkat 58,3 persen jika dibandingkan Pemilu 2014. ​​​​​​​Ironisnya, saat penjatuhan vonis terdapat pula disparitas atau perbedaan putusan dalam kasus yang sama.
Moch Dani Pratama Huzaini

Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia

Tujuannya agar terhindar dari potensi permasalahan yang dapat terjadi.
Tim Hukumonline