Terbaru

BI Perketat Izin Penerbitan Uang Elektronik, Begini Isinya

BI mewajibkan sejumlah ketentuan baru bagi penyelenggara atau penerbit uang elektronik. Salah satu ketentuan terpenting adalah kewajiban batas minimal modal disetor bagi penerbit selain bank sebesar Rp3 miliar.
CR-26

Penyuap Bupati Kukar Dituntut 4,5 Tahun Bui

Abun akan mengajukan pledoi (nota pembelaan) pada 14 Mei 2018 mendatang.
Agus Sahbani

KPK-Lembaga Antikorupsi Mauritius Jalin Kerja Sama

Karena pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP), KPK pernah dibantu oleh otoritas di Mauritius hingga akhirnya aliran dana pada Setya Novanto bisa terungkap dan terbukti di pengadilan.
Agus Sahbani

Ancaman Hukum Bagi yang Bergurau Membawa Bom di Bandara

Mengacu pada UU Penerbangan, semua yang terkait informasi bom, baik sungguhan atau bohong akan diproses dan ada sanksi tegas oleh pihak berwajib.
M. Agus Yozami

Butuh ‘Pengakuan’, Komunitas Ojek Online Uji UU LLAJ

Uji materi ini sebagai bagian menuntut masalah legalitas, regulasi, dan kemitraan (dengan pemerintah) demi memperjuangkan kejelasan, kesejahteraan status ojek online sebagai transportasi umum.
Aida Mardatillah

Lagi, PERADI FC Bawa Merah Putih di Piala Dunia Sepak Bola Advokat Mundiavocat

Kembali berjuang merebut piala di laga Mundiavocat ke-19. Bersaing ketat dengan 47 tim dari berbagai negara lainnya.
Normand Edwin Elnizar

Pemerintah Akhirnya Pertahankan Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Pelayanan publik harus tetap berjalan.
M. Agus Yozami

Diselidiki Sejak Desember 2017, Akhirnya Anggota DPR Kena OTT KPK

Pelaku kena operasi tangkap tangan diduga setelah menerima uang ratusan juta, bagian dari komitmen fee.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Novanto Resmi Masuk ‘Pesantren’

Novanto dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, ia juga menyanggupi untuk membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta.
Aji Prasetyo

Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

Peran DPR seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian internasional sesuai maksud Pasal 11 UUD 1945.
Aida Mardatillah