Terbaru

Hakim Harus Kuasai Cyber Law

Jakarta, hukumonline. Saling bertukar dan mengirim informasi dengan teknologi tinggi saat ini memang menjadi suatu kebutuhan. Seiring dengan itu, sengketa-sengketa hukum yang timbul beserta tuntutan terhadap penyelesaiannya ternyata semakin tinggi pula. Padahal, sistem hukum yang ada seringkali belum memadai.
•
Fat/Bam

Perpu Penundaan Keberlakuan UU Ketenagakerjaan akan Ditetapkan Menjadi UU

Jakarta, hukumonline. Diam-diam pemerintah saat ini sudah merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur penundaan keberlakuan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan menjadi UU.
•
Bam

Tak Ada Kejelasan Masa Jabatan Pimpinan BPPN

jakarta, hukumonline. Dalam waktu dua tahun, Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah lima kali memiliki komandan. Sering ganti kepala karena dianggap gagal atau karena tidak ada jangka waktu yang jelas?
•
Ari/APr

Indomarco Sebaiknya Persiapkan ESOP

Jakarta, hukumonline. Penawaran umum lewat pasar modal, tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi PT Indomarco dalam menjual sahamnya yang ada di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Indomarco juga sebaiknya mempersiapkan ESOP, karyawan berkesempatan memiliki modal.
•
Ari/APr

Pengacara Siti Farikha Bersitegang dengan Pansus Buloggate

Jakarta, hukumonline. Indra Sahnun Lubis, pengacara Siti Farikha, kembali bersitegang dengan Pansus Buloggate DPR setelah beberapa waktu silam ia membuat keributan di Rapat TGPK. Sanksi yang menolak hadir akan dikenakan sanksi hukuman satu tahun.
•
Nay/Fat/APr

Surat Pemberitahuan Sudah Disampaikan, Kuasa Hukum Tommy Menolak

Jakarta, hukumonline. Bagaimana rasanya bila Anda berusaha dengan susah payah memberikan sebuah surat kepada seseorang, tetapi kemudian surat itu ditolaknya? Begitulah yang terjadi antara juru sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan kuasa hukum Hutomo Mandala Putra alias Tommy, Nudirman Munir yang menolak surat pemberitahuan tentang Keputusan Presiden (Keppres) penolakan permohonan grasi Tommy.
•
Tri/Bam/APr

Investigasi Lika-liku Birokrasi Pungli SKBP

Korupsi dan kolusi di lembaga peradilan Indonesia merupakan penyakit kronis dan akut yang menghinggapi peradilan kita sejak era tahun 1970-an. Korupsi dan kolusi di lembaga peradilan Indonesia dapat dikatakan mulai nyata kelihatan sejak eksekutif bisa mengintervensi pengadilan untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Dan itu sudah dimulai sejak rezim Orde Lama di bawah Presiden Soekarno.
•
Tim hukumonline

RUU Pengadilan HAM disetujui, Asas Retroaktif Tidak Dibatasi

Jakarta, hukumonline. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU). Di dalam RUU yang disetujui itu, keberlakuan azas retroaktif tidak dibatasi waktunya.
•
Nay/Bam/APr

Tommy Masih Diberi Waktu 24 Jam Lagi

Jakarta, hukumonline. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan masih "berbaik hati" pada Tommy Soeharto. Walaupun Jaksa Fahmi sudah menganggap Tommy itu buronan, nyatanya Kepala Kejari masih memberi tenggang waktu 24 jam lagi kepada Tommy.
•
Tri/Zae/APr

Investigasi SKBP
Birokrasi Pungli Puluhan Miliar di

Jakarta, hukumonline. Jika Anda seorang lawyer akan mengurus Surat Keterangan Bebas Perkara (SKBP) bersiap-siaplah menyiapkan duit pelicin. Tim investigasi hukumonline memperkirakan, korupsi kecil di pengadilan ini mencapai puluhan miliar rupiah.
•
Tim hukumonline

BI Akan Luncurkan Real Time Gross Settlement

Jakarta, hukumonline. Bank Indonesia (BI) kini sedang menyiapkan peluncuran sebuah sistem settlement berbasis gross dengan koneksi elektronis online antara bank-bank dengan BI. Sistem ini dikenal dengan Real Time Gross Settlement (RTGS) yang dianggap mampu mengurangi resiko-resiko dalam sistem pembayaran. Benarkah?
•
Bam/APr

Banyak Putusan Ganjil, Pengawasan Hakim Perlu Diperjelas

Jakarta, hukumonline Hakim-hakim nakal yang memutus perkara dengan seenaknya, kiranya memang perlu diberi pelajaran. Dari berbagai kasus yang digelar di pengadilan, betapa banyak keganjilan yang ada. Perlu pengawasan hakim yang lebih jelas?
•
Muk/Bam

Kasus Penggelapan Pajak dengan Hukuman 3 Bulan
Putusan Hakim Perlu Dieksaminasi

Jakarta, hukumonline. Vonis majelis hakim kasus penggelapan pajak PT Batu Bara Bukit Asam (B3A) yang menghukum terdakwa G.P. Kartika PG alias Ike dengan pidana 3 bulan potong masa tahanan atas penggelapan pajak B3A sebesar Rp37,478 miliar perlu dieksaminasi.
•
Nay/APr

Internet Makin Dikuasai oleh Negara

Jakarta, hukumonline Internet termasuk bidang penyiaran yang dikuasai oleh negara. Cengkeraman pemerintah dalam pengeturan internet makin kuat dalam PP dan Rancangan Keputusan Menhubtel tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang akan berlaku pada Januari 2001.
•
Muk/APr

Pengadilan Berperan Membentuk Hukum

Jakarta, hukumonline. Hukum harus berfungsi membangun masyarakat, sedangkan pengadilan berperan membentuk hukum. Inilah inti reformasi hukum di mata tiga praktisi hukum.
•
Muk/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info