Terbaru

Penipuan Investasi Saham Lewat Internet

Jakarta, hukumonline. Mau untung malah buntung. Para internetmania di AS banyak yang tertipu oleh perusahaan yang meluncurkan saham secara online. Akal-akalan untuk memanfaatkan kegilaan investor untuk Initial Public Offering (IPO) lewat internet.
•
Fat/APr

Pengamat Menilai Pemberhentian Kapolri Tepat

Jakarta, hukumonline. Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa Jendral (Pol) diberhentikan jabatannya sebagai Kapolri. Beberapa pengamat menilai pemberhentian Kapolri ini tepat karena Rusdihardjo dianggap lalai dan tidak tegas menyelesaikan berbagai kasus.
•
Ari/APr

Majelis Hakim Tetap Sahkan Rencana Perdamaian Davomas

Jakarta, hukumonline. Akhirnya, segala daya upaya untuk mengungkapkan kejanggalan di balik PKPU Davomas yang dilakukan oleh kuasa hukum Arab Banking Corporation (ABC) dan beberapa kuasa hukum dari kreditur-kreditur Davomas menemui kegagalan. Majelis hakim tetap mensahkan rencana perdamaian perdamaian di tengah suara-suara dan permintaan-permintaan dari kreditur-kreditur Davomas untuk mengklarifikasi ulang adanya kreditur fiktif dan pemalsuan surat kuasa.
•
Leo/APr

Kapolri Diberhentikan Karena Dorongan Publik

Jakarta, hukumonline. Dorongan publik ternyata cukup berperan besar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dorongan publik ini mewarnai pula pemberhentian Kapolri Jenderal (Pol) Rusdihardjo oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Bagaimana dengan pejabat negara yang tidak becus lainnya?
•
Tri/Bam/APr

Saksi Ahli dari Pande Melihat Ketidakkonsistenan Terminologi

Jakarta, hukumonline. Istilah "tagihan" dan "kewajiban" sering digunakan tidak konsisten dalam peraturan pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan saksi ahli dalam persidangan kasus Bank Bali dengan terdakwa Pande Lubis
•
Ahmad Fikri Asse

Bos Masih Bisa Memonitor Internet Karyawannya

Jakarta, hukumonline. Jangan sembarang menerima atau mengirim hal yang bersifat pribadi atau rahasia di internet kantor. Salah-salah bos atau pimpinan perusahaan akan menegur karyawan bila ada e-mail yang bikin heboh. Pasalnya, pimpinan perusahaan di AS masih bisa leluasa memonitor internet perusahaan.
•
Fat/APr

Darwin Mundur dari Kuasa Kreditur Davomas

Jakarta, hukumonline. Menjelang putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Davomas, Darwin Marpaung mengundurkan diri sebagai kuasa hukum kreditur PT Davomas Abadi. Karena takut ancaman pidana?
•
APr

Kwik: Tidak Ada Lagi Penegakan Hukum bagi Penjahat Ekonomi

Jakarta, hukumonline. Setelah tidak lagi menjadi menteri, Kwik Kian Gie makin galak saja. Mantan Menko Ekuin ini melihat tidak ada lagi penegakan hukum bagi penjahat ekonomi. Ia lebih geram karena tidak ada tindakan yang serius terhadap penyeleweng dana BLBI.
•
Ari/APr

Investor Menggugat Dua Media atas Berita Palsu

Jakarta, hukumonline.Seorang investor telah mengajukan gugatan class action kepada pengadilan federal di New York. Ia menuntut ganti rugi atas kerugian finansial akibat berita palsu yang disebarluaskan melalui internet oleh dua media, Bloomberg dan Internet Wire.
•
Muk/APr

Hat-hati dengan Permohonan Hair Cut!

Jakarta, hukumonline Jangan sembarang memberikan hair cut (pemotongan utang) kepada penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan alasan krisis. Harus diteliti terlebih dulu apakah mereka betul-betul korban krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997.
•
Ari/Rfl

MSAA Tidak akan Dibatalkan

Jakarta, hukumonline Mereka yang menginginkan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA – perjanjian pengembelian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dibatalkan bersiap-siaplah kecewa. Wakil rakyat di DPR berketetapan hanya akan merevisinya.
•
Ari/Rfl

Todung Kecewa dengan Penanganan Kasus Tim-Tim

Jakarta, hukumonline. Penanganan kasus Timor-Timur (Tim-Tim) yang berlarut-larut mengundang reaksi dari masyarakat internasional. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis yang pernah menjadi anggota KPP HAM Tim-tim juga menyatakan kekecewaannya terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.
•
Tri/Zae/APr

Tap MPR No. III/MPR/2000 Dianggap Bermasalah

Jakarta, hukumonline. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dianggap bermasalah karena meletakkan Perpu di bawah UU. Padahal, dua produk hukum itu dinilai sederajat.
•
Nay/Rfl

Jaksa Agung Menduga Militer di Balik Peledakan Bom Gedung BEJ

Jakarta, hukumonline. Jaksa Agung Marzuki Darusman menduga adanya unsur militer yang terlibat dalam peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada Rabu (13/9) lalu.
•
Tri/Zae

PKPU Tirtamas Lebih dari 270 Hari

Jakarta, hukumonline. PT Tirtamas Comexindo, salah satu perusahaan milik konglomerat Hashim Djojohadikusumo, suatu perusahaan nasional yang bergerak di bidang ekspor-impor untuk sementara boleh bernapas lega. Dalam sidang proses PKPU Tirtamas, seluruh kreditur sepakat untuk memberikan perpanjangan PKPU selama 90 hari (3 bulan). Artinya, terdapat kelebihan jangka waktu PKPU selama 45 hari seperti yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan (UUK).
•
Leo/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info