Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bedanya Perkumpulan dengan Yayasan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 13 April 2004, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Renie Aryandani, S.H. pada 04 Maret 2024.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa perbedaan perkumpulan dan yayasan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan yayasan dan perkumpulan.
Pasal 1 angka 1 UU Yayasan menjelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Sementara itu definisi perkumpulan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham 18/2025 yang menyatakan bahwa perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan anggotanya dan bersifat nirlaba.
Perlu diketahui, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri.[1] Sementara perkumpulan terbagi atas perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Contoh perkumpulan tidak berbadan hukum adalah seperti organisasi kemasyarakatan (“ormas”) yang mengacu pada UU 17/2013 dan perubahannya. Sedangkan perkumpulan berbentuk badan hukum dapat merujuk pada ketentuan Permenkumham 18/2025 .
Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan perkumpulan dan yayasan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Perbedaan | Perkumpulan | Yayasan |
Keanggotaan | Memiliki anggota | Tidak memiliki anggota |
Bentuk | Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum | Harus berbadan hukum |
Dasar Hukum | Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 dan KUH Perdata | UU Yayasan dan perubahannya |
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya yayasan dan perkumpulan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Suatu badan hukum pun tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya, melainkan hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan tertentu. Dengan kata lain, yayasan dan perkumpulan berbadan hukum dipandang sebagai subjek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Hal ini tentu berbeda dengan perkumpulan yang tidak berbentuk badan hukum.
Baca juga: Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yayasan dan perkumpulan yang memiliki status badan hukum memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Namun demikian, pembentukan masing-masing bergantung pada kondisi dan kebutuhan.
Kemudian Renie Aryandani (penulis sebelumnya) menjelaskan terkait hak dan kewajiban baik masing-masing yayasan dan perkumpulan berbadan hukum harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar biasanya merupakan dokumen yang memuat tujuan, visi, misi, hak, dan kewajiban. Sedangkan anggaran rumah tangga memuat aturan pengelolaan dan mekanisme pengambilan keputusan.
Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan mengatur anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:
- nama dan tempat kedudukan;
- maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- jangka waktu pendirian;
- jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
- penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.
Baca juga: Bagaimana Status Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan?
Sementara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) ormas berbadan hukum memuat paling sedikit:[2]
- nama dan lambang;
- tempat kedudukan;
- asas, tujuan, dan fungsi;
- kepengerusan;
- hak dan kewajiban anggota;
- pengelolaan keuangan;
- mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- pembubaran organisasi.
Baca juga: Bolehkah Ormas Melakukan Sweeping di Tempat Umum?
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami,semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan.