Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 09 Juli 2012, dan dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 29 April 2016.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, upah merupakan hak dari seorang pekerja/buruh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan yaitu pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Adapun yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[1]
Berdasarkan pengertian upah di atas, artinya upah harus ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penting untuk diketahui juga bahwa upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang bersangkutan, sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.[2]
Untuk menjawab pertanyaan Anda, maka perlu diketahui bahwa upah ditetapkan berdasarkan:[3]
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.
Upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara per jam, harian, atau bulanan.[4] Sementara, upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.[5] Lalu, upah berdasarkan satuan hasil dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.[6]
Adapun mengenai pembayaran upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan.[7] Selain itu, jangka waktu pembayaran upah oleh pengusaha tidak boleh lebih dari 1 bulan.[8]
Mengenai pengertian harian, dapat merujuk pada Pasal 1 angka 28 UU Ketenagakerjaan, yaitu waktu selama 24 jam. Sementara pengertian seminggu dapat merujuk pada Pasal 1 angka 29 UU Ketenagakerjaan yaitu waktu selama 7 hari. Sayangnya, pengertian dari “sebulan” atau “sebulan sekali” tidak terdapat pada UU Ketenagakerjaan maupun PP Pengupahan dan perubahannya secara eksplisit.
Namun, ada ketentuan soal pembayaran pesangon bagi pekerja yang penghasilannya dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 dikalikan upah sehari.[9]
Hal ini bisa dimaknai bahwa yang dimaksud satu bulan dalam sistem pembayaran gaji bulanan yaitu terhitung 30 hari kerja.
Menjawab pertanyaan Anda, fakta bahwa Anda bekerja dan baru dibayar upahnya setelah 40 hari, menurut hemat kami pengusaha/perusahaan telah melanggar aturan Pasal 55 ayat (4) PP Pengupahan. Hal ini karena upah seorang pekerja/buruh tidak boleh dibayarkan lebih dari 1 bulan.
Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan, jika pengusaha membayar upah lebih dari 1 bulan, maka dapat dianggap telat membayar upah dan berpotensi dikenai denda dengan ketentuan:[10]
- mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan
- sesudah sebulan, apabila masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.
Jadi, bagi perusahaan yang baru membayar upah pekerjanya setelah 40 hari, berpotensi dikenai denda dengan ketentuan di atas. Kenyataan bahwa Anda bekerja seakan-akan selama 40 hari karena tanggal pembayaran upah adalah tanggal 10 bulan berikutnya, mungkin hanya akan dirasakan pada bulan pertama, karena bila tanggal pembayaran upah adalah setiap tanggal 10 maka pada tanggal 10 bulan berikutnya lagi secara matematis akan genap sebulan (kurang lebih 30 hari). Adapun dalam keadaan Anda yang bekerja selama 40 hari, menurut hemat kami, Anda berhak atas tambahan upah yang dihitung secara pro rata sesuai jumlah tambahan hari kerja lewat dari sebulan.
Selain itu, kami menyarankan agar Anda meninjau kembali isi perjanjian kerja untuk mengetahui apakah memang disebutkan bahwa pembayaran upah dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Bila memang diatur demikian dan Anda menyepakati ketentuan tersebut, berarti Anda sudah harus memahami keadaan tersebut.
Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, hal pokok yang diatur adalah pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Kemudian, apabila hari atau tanggal gajian yang telah disepakati jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, maka pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[11]
Sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menjawab pertanyaan adakah ketentuan soal tanggal pembayaran gaji? Penentuan kapan tanggal gajian seharusnya diatur dalam kesepakatan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Untuk menambah pemahaman, Anda dapat membaca artikel Hukumnya Jika Perusahaan Mengubah Tanggal Gajian.
Baca juga: Slip Gaji, Wajibkah?
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
[2] Pasal 55 ayat (1) PP Pengupahan
[3] Pasal 14 PP Pengupahan
[4] Pasal 15 PP Pengupahan
[5] Pasal 18 ayat (1) PP Pengupahan
[6] Pasal 18 ayat (2) PP Pengupahan
[7] Pasal 55 ayat (3) PP Pengupahan
[8] Pasal 55 ayat (4) PP Pengupahan
[9] Pasal 67 ayat (1) huruf a PP Pengupahan
[10] Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan
[11] Pasal 55 ayat (2) PP Pengupahan