Bacaan 7 Menit
Saya ingin menanyakan, selain cuti melahirkan, pekerja perempuan apakah bisa cuti haid? Jika bisa, cuti melahirkan dan cuti haid berapa hari lamanya? Untuk cuti haid, apakah cuti haid harus dengan surat dokter? Lalu aturan cuti hamil 6 bulan apakah sudah sah? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Cuti Khusus Perempuan yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Juli 2010, lalu pertama kali dimutakhirkan pada 11 Agustus 2022, kedua kali dimutakhirkan pada 18 Agustus 2023, dan dimutakhirkan ketiga kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 11 Juli 2024.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, perlu diketahui bahwa undang-undang memberikan kesempatan kepada karyawan perempuan untuk tidak melakukan pekerjaan dalam keadaan, tempat, dan waktu tertentu. Pembatasan ini berhubungan dengan kondisi wanita yang secara kodrati berbeda dengan pria, seperti pada saat haid, hamil, melahirkan dan menyusui.[1]
Apakah bisa cuti haid? Jawabannya adalah bisa. Ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja.
Terkait cuti haid, ketentuan Pasal 81 UU Ketenagakerjaan menyebutkan aturan cuti haid bagi karyawan perempuan sebagai berikut:
Merujuk pada pasal di atas, lamanya cuti haid adalah dapat diberikan selama 2 hari, yaitu pada hari pertama dan hari kedua.
Lantas, apakah cuti haid harus dengan surat dokter? Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Haruskah Cuti Haid Pakai Surat Dokter?, hal ini bergantung pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jika terdapat klausul yang berisi kewajiban karyawan untuk melampirkan surat keterangan sakit dari dokter jika mengajukan cuti haid, maka pekerja yang bersangkutan harus melampirkan surat dokter. Namun, jika tidak terdapat klausul tersebut, maka tidak perlu melampirkan surat dokter.
Kemudian, apakah cuti haid dibayar? Walaupun karyawan wanita sedang menjalankan cuti haid, gaji dari karyawan tersebut tetap dibayar. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan pengusaha wajib membayar upah bagi karyawan perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Dengan demikian, cuti haid adalah cuti berbayar, dan karyawan perempuan yang cuti haid tetap digaji.
Selain cuti haid, pekerja perempuan juga memiliki hak cuti melahirkan dan cuti keguguran yang diatur dalam Pasal 82 UU Ketenagakerjaan, yaitu:
Jadi, berapa lama masa cuti melahirkan? Dari bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa lamanya cuti melahirkan 3 bulan, yaitu total dari 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Namun, lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan.[2] Sedangkan lamanya cuti keguguran adalah 1,5 bulan.
Apakah cuti melahirkan digaji? Ya, setiap karyawan perempuan yang menggunakan hak cuti melahirkan dan cuti keguguran tetap berhak mendapatkan upah penuh.[3]
Menyambung pertanyaan Anda tentang aturan cuti hamil 6 bulan apakah sudah sah? Saat ini telah diterbitkan UU KIA yang mengatur lebih lanjut perihal cuti melahirkan 6 bulan pada Pasal 4 ayat (3) huruf a, bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Bagaimana kondisi khusus yang dimaksud? Jika ibu dan/atau anak mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi pasca persalinan, atau keguguran.[4] Jadi, dapat dikatakan cuti melahirkan 6 bulan diberikan apabila ibu atau anak mengalami kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Kemudian, sama seperti UU Ketenagakerjaan dan perubahannya, dalam UU KIA, waktu istirahat bagi karyawan perempuan yang mengalami keguguran adalah selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan.[5]
Kemudian, setiap ibu yang melaksanakan hak cuti melahirkan dan cuti keguguran tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.[6] Bagi ibu yang melaksanakan hak cuti melahirkan, maka ia berhak mendapatkan upah:[7]
Baca juga: Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Terima Gaji Penuh?
Sebagai informasi tambahan, setiap ibu berhak mendapatkan pendampingan dari suami pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan.[8] Untuk menjamin pemenuhan hak ibu sebagaimana dimaksud, suami wajib mendampingi dan suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada:[9]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Monicha Widyasputri dan Bagus Sarnawa. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan (Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan). Media of Law and Sharia, Vol. 5, Issue 2, 2024, hal. 143
[2] Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[3] Pasal 81 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 84 UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA”)
[5] Pasal 4 ayat (3) huruf b UU KIA
[6] Pasal 5 ayat (1) UU KIA
[7] Pasal 5 ayat (2) UU KIA
[8] Pasal 4 ayat (1) huruf e UU KIA
[9] Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU KIA
