KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran

Share
Ketenagakerjaan

Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran

Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran
Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan, apakah seorang pegawai perempuan bisa mendapatkan cuti haid dan cuti melahirkan? Jika bisa, cuti melahirkan dan cuti haid berapa hari lamanya? Apakah aturan cuti haid UU Cipta Kerja atau masuk apa? Terima kasih.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Cuti khusus yang diberikan bagi karyawan perempuan antara lain adalah cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti keguguran kandungan. Bagaimana bunyi aturan dan berapa lama cuti khusus yang diberikan tersebut?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Cuti Khusus Perempuan yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 29 Juli 2010, yang pertama kali dimutakhirkan pada Kamis, 11 Agustus 2022.

    KLINIK TERKAIT

    Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan

    Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

     

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Cuti Haid

    Aturan cuti haid dan cuti melahirkan sebagaimana Anda tanyakan sebenarnya telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan sebagai cuti khusus bagi karyawan perempuan.

    Terkait cuti haid, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan aturan cuti haid bagi karyawan perempuan sebagai berikut:

    Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

    Lalu, menjawab pertanyaan, cuti haid berapa hari, kami sampaikan bahwa jawabnya adalah dapat diberikan selama 2 hari, yaitu hari pertama dan kedua saja. Meski demikian, pelaksanaan cuti haid diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[1]

    Kemudian menjawab pertanyaan, apakah saat cuti haid tidak digaji? Kami sampaikan hal itu tidak benar. Pasalnya, ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha wajib membayar upah bagi karyawan perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Dengan demikian, cuti haid adalah cuti berbayar, dan karyawan perempuan yang cuti haid tetap digaji.

     

    Cuti Melahirkan dan Cuti Keguguran

    Terkait aturan cuti melahirkan, Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menerangkan ketentuan:

    Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau

    Merujuk pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa lamanya cuti melahirkan 3 bulan, yaitu total dari (1,5 bulan) sebelum dan (1,5 bulan) sesudah melahirkan. Namun, lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan.[2]

    Tidak hanya cuti melahirkan, karyawan perempuan yang mengalami keguguran kandungan juga berhak memperoleh cuti keguguran sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menerangkan:

    Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

    Lalu timbul pertanyaan kembali, apakah cuti melahirkan digaji? Iya, setiap karyawan perempuan yang menggunakan hak cuti melahirkan dan cuti keguguran tetap berhak mendapatkan upah penuh.[3]

    Demikian jawaban dari kami tentang cuti haid, cuti melahirkan dan cuti keguguran, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

    [1] Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

    [2] Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [3] Pasal 80 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 84 UU Ketenagakerjaan

    Tags

    cuti
    cuti melahirkan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum

    2 Apr 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!