Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Lembur bagi Driver Perusahaan yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Desember 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya telah mengatur batas waktu maksimal pengusaha dapat mempekerjakan lembur pekerjanya.
Secara umum, yang dimaksud dengan waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi waktu kerja yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PP 35/2021, yakni:
- 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- 8 jam sehari, dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[1] Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) Kepmenaker 233/2003, menerangkan bahwa pekerjaan dimaksud meliputi:
- pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
- pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
- pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
- pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
- pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
- pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
- pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
- pekerjaan di bidang media massa;
- pekerjaan di bidang pengamanan;
- pekerjaan di lembaga konservasi;
- pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
Kemudian, penting untuk diketahui bahwa untuk dapat mempekerjakan pekerja pada waktu lembur, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan berikut:[2]
- harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan; dan
- hanya dapat dilakukan maksimal 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.
Dalam kasus Anda, kami asumsikan bahwa manufaktur yang Anda maksud sesuai dengan pengertian dalam KBBI, yang berarti membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin, atau proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Apabila tugas sopir apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi atau merusak bahan (misalnya mengantarkan bahan baku), maka Anda sejatinya dapat masuk ke kategori pekerjaan yang dikecualikan dari ketentuan lembur di atas.
Sesuai dengan hakikatnya, ketenagakerjaan adalah sebuah hubungan hukum berdasarkan perjanjian. Situasi dan kondisi pekerjaan tidak selalu bisa cocok dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya. Untuk itulah, perlu dibuat perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.
Biasanya memang sopir sebagai pekerja, bersepakat dengan perusahaan untuk bekerja secara borongan saja. Artinya, komponen upah yang diterima, sudah dianggap termasuk komponen lembur di dalamnya. Praktik ini sudah lama terjadi dan sudah dianggap sebagai kebiasaan.
Namun demikian, pengusaha sejatinya tetap wajib membayar upah kerja lembur. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur akan dikenai sanksi:[3]
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.
Baca juga: Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya
Kemudian, baiknya sebelum Anda menyetujui perjanjian, termasuk memberikan persetujuan lisan terkait upah lembur sopir perusahaan tersebut, alangkah baiknya Anda menghitung kembali besaran gaji berikut lembur yang seharusnya Anda dapatkan. Dasar perhitungannya setidaknya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tempat sopir bekerja.
Demikian jawaban dari kami terkait aturan lembur sopir perusahaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
KBBI, yang diakses pada 21 Juni 2024, pukul 17.00 WIB.
[3] Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan