Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Aturan Persentase Suku Bunga Pinjaman Bank

Aturan Persentase Suku Bunga Pinjaman Bank
Aturan Persentase Suku Bunga Pinjaman Bank

PERTANYAAN

Apa itu bank gelap dan berapa persen bunga yang wajar?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa Itu Bank Gelap?

    Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bank gelap adalah badan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang.

    Dalam Pasal 14 angka 14 UU P2SK yang mengubah Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat (“BPR”) dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dengan demikian, secara sederhana, arti bank gelap adalah segala bentuk penghimpunan dana masyarakat yang tidak memiliki izin dari OJK. Contohnya adalah usaha simpan pinjam yang didalamnya ada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kredit dengan bunga.

    Kegiatan bank gelap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 14 angka 50 UU P2SK yang mengubah Pasal 46 UU Perbankan apabila menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK. Ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 miliar dan paling banyak Rp600 miliar.

    Aturan Persentase Suku Bunga Pinjaman Bank

    Untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya mengenai berapa persen bunga yang wajar, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud tersebut berkenaan dengan suku bunga pinjaman pada bank.

    Suku bunga pinjaman dalam POJK 13/2024 disebut sebagai suku bunga kredit. Pasal 1 angka 3 POJK 13/2024 mendefinisikan suku bunga kredit (“SBK”) sebagai hasil penjumlahan suku bunga dasar kredit dengan estimasi risiko.

    Adapun, suku bunga dasar kredit (“SBDK”) adalah indikasi suku bunga efektif kredit terendah yang mencerminkan harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead, dan margin keuntungan yang dikeluarkan oleh bank umum konvensional untuk kegiatan penyaluran kredit dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.[1]

    Sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan mengenai persentasi suku bunga pinjaman yang diatur oleh OJK. Titik tekan dari POJK 13/2024 di atas adalah keterbukaan informasi perhitungan suku bunga dasar kredit kepada masyarakat.[2]

    Dalam POJK tersebut diatur bahwa SBDK diumumkan kepada masyarakat secara berkala[3] yang menentukan per jenis kredit antara lain kredit korporasi, kredit ritel, kredit menengah, kredit kecil, kredit mikro, KPR atau kredit kepemilikan apartemen, dan kredit non KPR atau non kredit kepemilikan apartemen.[4]

    Namun demikian, bank umum konvensional dalam menyusun SBDK harus memperhatikan suku bunga acuan dan perkembangan kondisi ekonomi.[5] Adapun suku bunga acuan tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan kewenangannya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.[6]

    Saat ini, suku bunga acuan tersebut dinamakan BI Rate. Disarikan dari artikel Memahami Suku Bunga Acuan BI, BI Rate adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menjadi patokan lembaga keuangan di seluruh Indonesia untuk menentukan besarnya suku bunga yang akan ditawarkan kepada nasabah, termasuk suku bunga pinjaman dan tabungan. Suku bunga acuan tersebut secara rutin diumumkan setiap bulan melalui rapat Dewan Gubernur. Pada saat artikel ini diterbitkan, suku bunga acuan atau BI Rate yang ditentukan pada tanggal 21 Mei 2025 adalah sebesar 5.50%.

    Atas dasar suku bunga acuan tersebut, bank menetapkan SBDK yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Selain suku bunga acuan, bank dalam menetapkan SBDK juga mempertimbangkan harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead, dan margin keuntungan. Suku bunga tersebut wajib dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran suku bunga yang akan dikenakan kepadanya apabila mengambil kredit pada bank tersebut.

    Dilansir dari artikel Suku Bunga Dasar Kredit yang kami akses dari laman OJK, per Maret 2025 dari data OJK menyebutkan bahwa rata-rata SBDK dari berbagai bank umum konvensional untuk kredit ritel sebesar 9,14%, kredit korporasi 8,14%, kredit menengah 9,55%, kredit kecil 9,81%, kredit mikro 10,82%, KPR 9,18%, dan non-KPR 11,35%.

    Sepanjang penelusuran kami, suku bunga ini ditetapkan per tahun dan setiap bank memiliki kebijakan persentase suku bunga dasar kredit yang berbeda-beda.

    Masih dalam artikel yang sama, disebutkan bahwa SBDKtersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan suku bunga pinjaman/SBK yang akan dikenakan kepada setiap nasabah. Sehingga, SBK yang dikenakan kepada nasabah debitur belum tentu sama dengan SBDK, karena SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi risiko yang besarnya tergantung pada penilaian bank terharap risiko masing-masing nasabah debitur.

    Meskipun ditentukan oleh masing-masing bank, namun berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang bank umum konvensional untuk menyesuaikan besaran SBDK dan SBK. Adapun “pertimbangan tertentu” tersebut antara lain:[7]

    1. kebutuhan disebabkan kondisi perekonomian yang dihadapi di Indonesia;
    2. adanya keputusan pemerintah Indonesia terkait cuti bersama;
    3. dalam hal laporan keuangan BUK akan diaudit oleh akuntan publik sehingga bank tidak dapat memenuhi batas waktu pengumuman dan penyampaian sebagaimana diatur dalam POJK; dan/atau
    4. batas waktu pengumuman laporan publikasi SBDK dan/atau penyampaian laporan rincian SBDK, serta ruang lingkup laporan pertama kali untuk bank yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, atau merupakan bank perantara.

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada aturan mengenai angka pasti persentase suku bunga pinjaman yang dapat ditentukan oleh bank. Namun, bank perlu mengacu pada BI Rate dalam menentukan SBDK. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat saja menyesuaikan besaran SBDK dan suku bunga kredit dengan beberapa pertimbangan yang telah kami jelaskan di atas.

    Sebagai penutup, aturan mengenai perizinan dari OJK, suku bunga acuan, dan publikasi suku bunga dasar kredit yang telah kami jelaskan dapat menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak terjebak pada praktik bank gelap yang kerap kali merugikan nasabahnya.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetang Bank Indonesia;
    4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetang Bank Indonesia;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
    6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan;
    8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional.

    Referensi:

    1. Bank gelap, yang diakses pada Senin, 16 Juni 2025 pukul 14.05 WIB;
    2. BI Rate, yang diakses pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 08.05 WIB;
    3. Memahami Suku Bunga Acuan BI, yang diakses pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 09.05 WIB;
    4. Suku Bunga Dasar Kredit, yang diakses pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 09.14 WIB.

    [2] Penjelasan Umum POJK 13/2024

    [3] Pasal 2 ayat (2) POJK 13/2024

    [4] Pasal 6 ayat (4) POJK 13/2024

    [5] Pasal 3 POJK 13/2024

    [7] Pasal 13 POJK 13/2024 dan penjelasannya

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000