Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Batas Waktu Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Batas Waktu Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

PERTANYAAN

Jika kasus PHK telah terjadi pada tahun 2020, bisakah diajukan gugatan atau diperkarakan kembali? Adakah masa daluwarsa pengajuan gugatan PHK ke pengadilan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jangka Waktu Pengajuan Perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Juni 2013.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pemutusan Hubungan Kerja

    Menurut Pasal 1 angka 15 PP 35/2021, pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena adanya suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya pemenuhan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Terjadinya PHK menyebabkan berakhirnya kewajiban karyawan untuk bekerja di tempat kerjanya dulu. Namun, hal tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban baru sebagai akibat dari PHK. Misalnya, ketika terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[1]

    Baca juga: Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign

    Apabila timbul sengketa atau perselisihan akibat PHK antara karyawan dengan perusahaan, maka diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU PPHI.

    Baca juga: Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya

    Adakah Batas Waktu Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial?

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai adakah batas waktu atau daluwarsa untuk mengajukan pengajuan gugatan PHK ke pengadilan hubungan industrial (“PHI”), perlu kami sampaikan bahwa perselisihan akibat PHK termasuk salah satu jenis perselisihan hubungan industrial.

    Adapun pengertian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.[2]

    Ada 3 cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pertama dilakukan dengan perundingan bipartit. Jika perundingan bipartit tidak berhasil, maka dilakukan perundingan tripartit. Apabila upaya tripartit gagal, maka dapat mengajukan gugatan ke PHI. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

    Lantas, adakah batas waktu mengajukan gugatan ke PHI? Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke PHI oleh pekerja/buruh atas PHK diatur dalam Pasal 82 UU PPHI yang berbunyi:

    Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

    Namun, dalam sejarahnya, Pasal 82 UU PPHI telah dua kali diuji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (“MK”). Pada Putusan MK No. 114/PUU-XII/2015 (hal. 34), Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang anak kalimat “Pasal 159”.

    Kemudian, dalam Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023 (hal. 118) Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.

    Dengan demikian, batas waktu mengajukan gugatan ke PHI karena alasan PHK adalah 1 tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha. Artinya, PHK yang terjadi pada tahun 2020 tidak dapat diajukan gugatan ke PHI karena telah melewati tenggang waktu 1 tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan dari pengusaha.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

    Putusan:

    1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XII/2015;
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023.

    [1] Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

    [2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000