Ketenagakerjaan
Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Apakah pekerja yang meninggal dunia tetap diberikan gaji selama belum ada surat keputusan pesangon dari perusahaan?


Bacaan 7 Menit

Apakah pekerja yang meninggal dunia tetap diberikan gaji selama belum ada surat keputusan pesangon dari perusahaan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Belum Ada Keputusan Pesangon, Apakah Karyawan yang Meninggal Tetap Digaji? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 17 Juni 2015, yang pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 23 November 2020, dan kedua kali dimutakhirkan pada 9 Maret 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya meninggal dunianya seorang pekerja merupakan sebab berakhirnya perjanjian kerja.[1] Adapun hal ini mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.[2]
Dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[3]
Berdasarkan Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Oleh karenanya, meski belum ada surat keputusan pesangon sebagaimana Anda maksud, terhadap pekerja yang meninggal dunia, perjanjian kerja tetap berakhir dan yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima upah.
Menurut Pasal 57 PP 35/2021, pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.
Baca juga: Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang Mengundurkan Diri
Kemudian ahli waris juga berhak menerima besaran uang jaminan kematian jika pekerja (peserta) meninggal dunia dalam masa aktif yaitu:[4]
Selain uang jaminan kematian, besaran uang jaminan hari tua yang berhak diterima oleh ahli waris yang sah yaitu sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.[5]
Kemudian manfaat jaminan pensiun juga diberikan kepada ahli waris jika pekerja (peserta) meninggal dunia,[6] yang terdiri atas 1 orang istri atau suami sah, paling banyak 2 orang anak, atau 1 orang tua.[7] Misalnya untuk istri atau suami dari pekerja yang meninggal dunia, maka besar manfaat pensiun janda atau duda dihitung sebesar:[8]
Namun apabila pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak, manfaat pensiun diberikan kepada orang tua pekerja yang sudah meninggal dunia, sebesar:[9]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 81 angka 16 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf o UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
[5] Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
[6] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“PP 45/2015”)
[7] Pasal 14 ayat (1) PP 45/2015
[8] Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 45/2015
[9] Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 45/2015