Bisnis
Cara Lapor Uang Palsu dan CIKUR
Bacaan 10 Menit

PERTANYAAN
Jika menemukan uang palsu, lapor uang palsu kemana? Bisakah melapor uang palsu ke Bank Indonesia? Jika uang tersebut palsu, apakah bisa diganti dengan yang baru?


Bacaan 10 Menit

Jika menemukan uang palsu, lapor uang palsu kemana? Bisakah melapor uang palsu ke Bank Indonesia? Jika uang tersebut palsu, apakah bisa diganti dengan yang baru?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Cara Melapor ke Bank Indonesia Jika Menemukan Uang Palsu yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 21 Desember 2017, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 18 April 2023, kemudian dimutakhirkan kedua kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 09 April 2026.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri uang palsu. Merujuk Pasal 1 angka 15 PBI 3/2026 dapat ditemukan definisi uang rupiah palsu yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah kertas dan logam yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
Uang rupiah kertas dan logam memiliki ciri umum dan khusus yang ditujukan untuk:[1]
Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) PBI 3/2026, menerangkan bahwa ciri umum untuk uang rupiah kertas paling sedikit memuat:
Sedangkan, ciri umum untuk uang rupiah logam paling sedikit memuat:[2]
Selain ciri umum di atas, uang rupiah kertas dan logam juga memuat frasa “Bank Indonesia”.[3]
Kemudian, perihal ciri khusus dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) PBI 3/2026, yang menyatakan bahwa ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan baku, dan teknik cetak. Ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.[4]
Adapun, satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan keaslian uang rupiah adalah BI, baik itu uang rupiah kertas maupun logam.[5] Berdasarkan kewenangan ini, BI menyatakan uang rupiah yang tidak memenuhi ciri keaslian uang rupiah kertas dan logam sebagai uang rupiah tidak asli.[6]
Sebagai tambahan informasi, Anda dapat membaca lebih lanjut brosur dan leaflet tentang bagaimana cara mendeteksi uang palsu melalui Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Masyarakat lapor uang palsu kemana? Berdasarkan PADG 23/2026, apabila masyarakat menemukan uang rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat harus:[7]
Masyarakat pada ketentuan tersebut, meliputi:[8]
Untuk mempermudah jawaban, kami akan memfokuskan pada perseorangan atau badan hukum. Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) PADG 23/2026, perseorangan atau badan hukum harus menyampaikan permohonan klarifikasi uang rupiah kertas dan logam yang diragukan keasliannya secara langsung kepada kantor BI atau melalui bank terdekat.
Permintaan klarifikasi ini dilakukan dengan ketentuan:[9]
BI kemudian memeriksa kesesuaian informasi dalam formulir permintaan klarifikasi dengan fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat.[10] Setelah itu, BI memberikan tanda terima uang rupiah yang diragukan keasliannya kepada masyarakat.[11]
BI melakukan penelitian terhadap fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya yang dimintakan klarifikasi oleh masyarakat.[12] BI memberikan klarifikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyatakan:[13]
Jika berdasarkan penelitian uang rupiah dinyatakan asli, maka BI memberikan penggantian atas uang rupiah yang dinyatakan asli sebesar nilai nominal uang rupiah tersebut.[14] Dalam hal uang rupiah yang dinyatakan asli dalam kondisi lusuh dan/atau rusak, penggantian dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[15]
Sedangkan, apabila yang rupiah dinyatakan tidak asli, maka BI tidak memberikan penggantian atas uang rupiah yang dinyatakan tidak asli.[16] BI menindaklanjuti temuan uang rupiah tidak asli dengan ketentuan:[17]
BI menindaklanjuti uang rupiah hasil klarifikasi yang dinyatakan tidak asli melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau badan yang mengoordinasikan uang rupiah palsu,[18] yaitu Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).
Jadi, apa yang dilakukan jika menerima uang palsu? Pertama, jaga kondisi fisik, Kedua, jaga agar uang yang diragukan keasliannya itu tidak beredar kembali. Ketiga, ajukan permohonan klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya secara langsung kepada kantor BI atau melalui bank terdekat.
Adapun jika ditanya menggunakan uang palsu kena pasal berapa? Pada dasarnya, terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan uang palsu. Salah satunya UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[19] Dalam Pasal 374 UU 1/2023 diatur bahwa:
Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[20]
Kemudian, terdapat juga ketentuan Pasal 375 UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 36 UU 1/2026, sebagai berikut:
Selain dalam UU 1/2023, sanksi pidana juga dapat ditemukan pada UU Mata Uang yaitu Pasal 36 ayat (5) UU Mata Uang jo.Pasal II ayat (5) huruf h UU 1/2026, yang berbunyi:
Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[24]
Di samping itu, terdapat juga ketentuan Pasal 37 UU Mata Uang jo. Pasal II ayat (5) huruf h UU 1/2026, sebagai berikut:
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang cara lapor uang palsu, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam (“PBI 3/2026”)
[2] Pasal 8 ayat (1) PBI 3/2026
[3] Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2) PBI 3/2026
[4] Pasal 9 ayat (2) PBI 3/2026
[5] Pasal 42 ayat (1) PBI 3/2026
[6] Pasal 42 ayat (2) PBI 3/2026
[7] Pasal 52 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam (“PADG 23/2026”)
[8] Pasal 52 ayat (2) PADG 23/2026
[9] Pasal 56 ayat (1) PADG 23/2026
[10] Pasal 56 ayat (2) PADG 23/2026
[11] Pasal 56 ayat (3) PADG 23/2026
[12] Pasal 58 ayat (1) PADG 23/2026
[13] Pasal 58 ayat (2) PADG 23/2026
[14] Pasal 62 ayat (1) PADG 23/2026
[15] Pasal 62 ayat (2) PADG 23/2026
[16] Pasal 65 ayat (1) PADG 23/2026
[17] Pasal 65 ayat (2) PADG 23/2026
[18] Pasal 65 ayat (4) PADG 23/2026
[19] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[20] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023
[21] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023
[22] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023
[23] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023
[24] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023
[25] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023
[26] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023