Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Cara Lapor Uang Palsu dan CIKUR

Cara Lapor Uang Palsu dan CIKUR
Cara Lapor Uang Palsu dan CIKUR

PERTANYAAN

Jika menemukan uang palsu, lapor uang palsu kemana? Bisakah melapor uang palsu ke Bank Indonesia? Jika uang tersebut palsu, apakah bisa diganti dengan yang baru?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Cara Melapor ke Bank Indonesia Jika Menemukan Uang Palsu yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 21 Desember 2017, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 18 April 2023, kemudian dimutakhirkan kedua kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 09 April 2026.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR)

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri uang palsu. Merujuk Pasal 1 angka 15 PBI 3/2026 dapat ditemukan definisi uang rupiah palsu yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah kertas dan logam yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Uang rupiah kertas dan logam memiliki ciri umum dan khusus yang ditujukan untuk:[1]

    1. menunjukkan identitas setiap pecahan uang rupiah kertas dan logam;
    2. membedakan harga atau nilai nominal setiap pecahan uang rupiah kertas dan logam; dan
    3. mengamankan setiap pecahan uang rupiah kertas dan logam dari upaya pemalsuan.

    Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) PBI 3/2026, menerangkan bahwa ciri umum untuk uang rupiah kertas paling sedikit memuat:

    1. gambar lembaga negara “Garuda Pancasila”;
    2. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
    3. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
    4. tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia (“BI”);
    5. nomor seri pecahan;
    6. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI…”; dan
    7. tahun emisi dan tahun cetak.

    Sedangkan, ciri umum untuk uang rupiah logam paling sedikit memuat:[2]

    1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
    2. frasa “Republik Indonesia”;
    3. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
    4. tahun emisi.

    Selain ciri umum di atas, uang rupiah kertas dan logam juga memuat frasa “Bank Indonesia”.[3]

    Kemudian, perihal ciri khusus dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) PBI 3/2026, yang menyatakan bahwa ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan baku, dan teknik cetak. Ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.[4]

    Adapun, satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan keaslian uang rupiah adalah BI, baik itu uang rupiah kertas maupun logam.[5] Berdasarkan kewenangan ini, BI menyatakan uang rupiah yang tidak memenuhi ciri keaslian uang rupiah kertas dan logam sebagai uang rupiah tidak asli.[6]

    Sebagai tambahan informasi, Anda dapat membaca lebih lanjut brosur dan leaflet tentang bagaimana cara mendeteksi uang palsu melalui Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

    Terima Uang Palsu, Lakukan Ini!

    Masyarakat lapor uang palsu kemana? Berdasarkan PADG 23/2026, apabila masyarakat menemukan uang rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat harus:[7]

    1. menjaga kondisi fisik uang rupiah kertas dan logam yang diragukan keasliannya; dan
    2. menjaga agar uang rupiah kertas dan logam yang diragukan keasliannya tidak diedarkan kembali.

    Masyarakat pada ketentuan tersebut, meliputi:[8]

    1. perseorangan atau badan hukum;
    2. kementerian dan/atau lembaga; dan
    3. lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

    Untuk mempermudah jawaban, kami akan memfokuskan pada perseorangan atau badan hukum. Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) PADG 23/2026, perseorangan atau badan hukum harus menyampaikan permohonan klarifikasi uang rupiah kertas dan logam yang diragukan keasliannya secara langsung kepada kantor BI atau melalui bank terdekat.

    Permintaan klarifikasi ini dilakukan dengan ketentuan:[9]

    1. masyarakat mengisi dan menandatangani formulir permintaan klarifikasi; dan
    2. formulir diserahkan kepada BI beserta fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya.

    BI kemudian memeriksa kesesuaian informasi dalam formulir permintaan klarifikasi dengan fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat.[10] Setelah itu, BI memberikan tanda terima uang rupiah yang diragukan keasliannya kepada masyarakat.[11]

    BI melakukan penelitian terhadap fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya yang dimintakan klarifikasi oleh masyarakat.[12] BI memberikan klarifikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyatakan:[13]

    1. uang rupiah yang diragukan keasliannya sebagai uang rupiah asli; atau
    2. uang rupiah yang diragukan keasliannya sebagai uang ripah tidak asli.

    Jika berdasarkan penelitian uang rupiah dinyatakan asli, maka BI memberikan penggantian atas uang rupiah yang dinyatakan asli sebesar nilai nominal uang rupiah tersebut.[14] Dalam hal uang rupiah yang dinyatakan asli dalam kondisi lusuh dan/atau rusak, penggantian dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[15]

    Sedangkan, apabila yang rupiah dinyatakan tidak asli, maka BI tidak memberikan penggantian atas uang rupiah yang dinyatakan tidak asli.[16] BI menindaklanjuti temuan uang rupiah tidak asli dengan ketentuan:[17]

    1. tidak mengembalikan uang rupiah kepada masyarakat yang mengajukan permohonan klarifikasi;
    2. menatausahakan uang rupiah tidak asli;
    3. melakukan klarifikasi terhadap uang rupiah tidak asli; dan
    4. memberikan tanda terhadap uang rupiah tidak asli.

    BI menindaklanjuti uang rupiah hasil klarifikasi yang dinyatakan tidak asli melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau badan yang mengoordinasikan uang rupiah palsu,[18] yaitu Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).

    Jadi, apa yang dilakukan jika menerima uang palsu? Pertama, jaga kondisi fisik, Kedua, jaga agar uang yang diragukan keasliannya itu tidak beredar kembali. Ketiga, ajukan permohonan klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya secara langsung kepada kantor BI atau melalui bank terdekat.

    Jerat Pidana Uang Palsu

    Adapun jika ditanya menggunakan uang palsu kena pasal berapa? Pada dasarnya, terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan uang palsu. Salah satunya UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[19] Dalam Pasal 374 UU 1/2023 diatur bahwa:

    Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[20]

    Kemudian, terdapat juga ketentuan Pasal 375 UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 36 UU 1/2026, sebagai berikut:

    1. Setiap Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[21]
    2. Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[22]
    3. Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[23]

    Selain dalam UU 1/2023, sanksi pidana juga dapat ditemukan pada UU Mata Uang yaitu Pasal 36 ayat (5) UU Mata Uang jo.Pasal II ayat (5) huruf h UU 1/2026, yang berbunyi:

    Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[24]

    Di samping itu, terdapat juga ketentuan Pasal 37 UU Mata Uang jo. Pasal II ayat (5) huruf h UU 1/2026, sebagai berikut:

    1. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[25]
    2. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[26]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami tentang cara lapor uang palsu, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
    5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam;
    6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam.

    [2] Pasal 8 ayat (1) PBI 3/2026

    [3] Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2) PBI 3/2026

    [4] Pasal 9 ayat (2) PBI 3/2026

    [5] Pasal 42 ayat (1) PBI 3/2026

    [6] Pasal 42 ayat (2) PBI 3/2026

    [8] Pasal 52 ayat (2) PADG 23/2026

    [9] Pasal 56 ayat (1) PADG 23/2026

    [10] Pasal 56 ayat (2) PADG 23/2026

    [11] Pasal 56 ayat (3) PADG 23/2026

    [12] Pasal 58 ayat (1) PADG 23/2026

    [13] Pasal 58 ayat (2) PADG 23/2026

    [14] Pasal 62 ayat (1) PADG 23/2026

    [15] Pasal 62 ayat (2) PADG 23/2026

    [16] Pasal 65 ayat (1) PADG 23/2026

    [17] Pasal 65 ayat (2) PADG 23/2026

    [18] Pasal 65 ayat (4) PADG 23/2026

    [20] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    [21] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    [22] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023

    [23] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023

    [24] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023

    [25] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023

    [26] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000