Cara Menghitung Zakat Penyewaan Properti

PERTANYAAN

Bapak saya mempunyai tanah yang dijadikan ruko-ruko dalam jumlah sekitar 20 ruko yang tersebar di berbagai lokasi. Ruko-ruko itu disewakan dan menghasilkan uang. Apakah harta tersebut juga wajib dizakati? Bagaimana cara menghitung nisab dari harta berupa properti dan kapan harus dibayarkan zakatnya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Nisab Zakat Penyewaan Properti

KLINIK TERKAIT

Apakah Pembayaran Zakat Termasuk untuk Operasional LAZ?

06 Jul, 2026

Apakah Zakat Dikenakan Pajak?

13 Mei, 2026

Bayar Zakat Melalui BAZNAS, Haruskah?

03 Mar, 2026

Ketentuan Zakat Profesi di Indonesia

24 Feb, 2026

Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta yang dimilikinya apabila telah memenuhi syarat-syarat yakni haul (satu tahun kepemilikan) dan nisab (pemenuhan kadar minimal).[1]

Zakat secara dibagi menjadi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi yang diserahkan kepada mustahik. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.[2]

Adapun, zakat properti yang model bisnisnya adalah sewa atau jual beli, termasuk ke dalam kategori zakat tijarah atau perniagaan.[3] Zakat perniagaan ini tergolong sebagai zakat mal yang harus ditunaikan sesuai syarat dan ketentuan syariat Islam.[4]

Syarat zakat mal adalah harta tersebut milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul.[5] Adapun, yang dimaksud dengan “haul” adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.[6] Artinya, syarat haul adalah zakat harus ditunaikan ketika aset telah memenuhi nisab selama satu tahun.

Adapun, “nisab” adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.[7] Syarat nisab zakat perniagaan seperti penyewaan properti adalah pendapatan satu tahun setara dengan 85 gram emas pada saat haul.[8]

Perhitungan Zakat Penyewaan Properti

Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar (uang kas dan aktiva lain) dikurangi kewajiban jangka pendek (yang harus dilunasi dalam jangka pendek), dengan cara:[9]

1. Menghitung aktiva lancar yang dimiliki pada saat haul.
2. Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar pada saat haul.
3. Menghitung selisih aktiva dengan kewajiban jangka pendek.

Jika selisih tersebut telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.[10]

Adapun, kadar atau besaran zakat penyewaan properti ini adalah 2,5%.[11]

Berdasarkan ketentuan tersebut, kami akan menyimulasikan penghitungan zakat sewa properti sebagaimana Anda tanyakan.

Umumnya, dalam bisnis penyewaan ruko terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk perawatan atau keperluan lainnya. Sehingga, cara menghitung nisab penyewaan ruko adalah dengan mengumpulkan semua aktiva seperti penghasilan dari penyewaan dikurangi dengan pasiva seperti utang yang jatuh tempo atau biaya perawatan pada saat haul.

Contoh, jika Anda memiliki 20 ruko yang disewakan seharga Rp60 juta per ruko, per tahun. Sehingga total pendapatan sewa ruko dalam setahun adalah Rp1,2 miliar. Untuk mengelola ini, pemilik ruko harus mengeluarkan biaya perawatan dalam satu tahun Rp100 juta. Sehingga total pendapatan adalah Rp1,1 miliar dalam satu tahun (haul).

Jika dikonversi dengan emas 85 gram, misalnya dengan harga emas per gram pada saat jatuh tempo haul adalah Rp2.650.000 per gram, maka nisabnya adalah Rp225.250.000. Dengan demikian, pendapatan sewa ruko sebesar Rp1,1 miliar telah memenuhi syarat nisab. Sehingga, Anda harus membayar zakat perniagaan sebesar Rp1,1 miliar x 2,5% yaitu Rp27,5 juta.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Referensi:

Farida Prihatini dkk. Zakat dan Wakaf: Hukum Islam Teori dan Prakteknya di Indonesia. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.

[1] Farida Prihatini dkk. Zakat dan Wakaf: Hukum Islam Teori dan Prakteknya di Indonesia. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005, hal. 54-55.

[2] Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (“Permenag 52/2014”).

[3] Lihat Pasal 1 angka 10 Permenag 52/2014.

[4] Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf c Permenag 52/2014.

[5] Pasal 2 ayat (2) Permenag 52/2014.

[6] Pasal 1 angka 7 Permenag 52/2014.

[7] Pasal 1 angka 6 Permenag 52/2014.

[8] Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 13 Permenag 52/2014.

[9] Pasal 12 Permenag 52/2014.

[10] Pasal 12 ayat (5) Permenag 52/2014.

[11] Pasal 11 ayat (2) Permenag 52/2014.