Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 05 Agustus 2015.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Cuti hamil dan melahirkan merupakan hak khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada pekerja perempuan yang memenuhi syarat. Aturan mengenai hak karyawati atas cuti melahirkan terdapat dalam Pasal 82 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
- Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Selain itu, ketentuan mengenai hak karyawati atas cuti melahirkan juga diatur di dalam UU KIA, yang durasinya:[1]
- paling singkat 3 bulan pertama; dan
- paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Kondisi khusus yang dimaksud di atas meliputi:[2]
- ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran; dan/atau
- anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cuti hamil dan melahirkan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kehamilan pekerja perempuan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan, tanpa memandang status pernikahannya. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, selama karyawati tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, maka ia berhak mendapatkannya.
Baca juga: Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran
Selama melaksanakan hak cutinya, karyawati tersebut tetap berhak mendapat upah penuh.[3] Meski demikian, jika terdapat perpanjangan masa cuti melahirkan yaitu lebih dari 3 bulan berdasarkan ketentuan UU KIA, maka terdapat penyesuaian pemberian upah sebagai berikut:[4]
- secara penuh untuk 3 bulan pertama;
- secara penuh untuk bulan keempat; dan
- 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.
Terkait dengan tunjangan, perlu diketahui bahwa dalam aturan di bidang ketenagakerjaan dikenal dua jenis tunjangan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[5] Tunjangan tetap ini dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.[6]
Dengan demikian, jika memang komponen upah perusahaan Anda terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka menurut hemat kami, tunjangan tetap tersebut tetap diberikan kepada karyawati yang sedang menjalani cuti, termasuk dalam kondisi cuti melahirkan tapi belum menikah, tetap berhak untuk menerima tunjangan tersebut. Sebab, tunjangan tetap dibayarkan secara rutin dalam satuan waktu yang sama dengan upah pokok dan bersifat tetap.
Sementara itu, tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).[7]
Terkait tunjangan tidak tetap ini, di dalam artikel Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Tetap Dapat THR? dijelaskan bahwa pelaksanaan hak cuti hamil dan melahirkan dapat meniadakan hak-hak yang terkait dengan tunjangan tidak tetap, khususnya yang didasarkan pada kehadiran, seperti tunjangan transport, uang makan, insentif/bonus produktivitas, biaya komunikasi dan lain-lain.
Jadi, pekerja yang sedang menjalani cuti hamil dan melahirkan bisa saja tidak memperoleh tunjangan tidak tetap. Hal ini disebabkan tunjangan tidak tetap dibayarkan berdasarkan kehadiran dan tidak mengikuti satuan yang sama dengan pembayaran upah pokok.
Kemudian, jika yang Anda maksud adalah tunjangan melahirkan, sepanjang penelusuran kami dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tunjangan melahirkan kepada karyawannya.
Hal ini merujuk pada Pasal 81 angka 35 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 94 UU Ketenagakerjaan serta SE Menaker 07/1990 yang tidak secara spesifik mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan tunjangan melahirkan kepada karyawannya. Terlebih lagi, sejak adanya kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS Kesehatan, pembiayaan persalinan sudah termasuk dalam cakupan layanan BPJS.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda bagaimana UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai ketentuan hamil di luar nikah. Pada dasarnya UU ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengatur mengenai ketentuan hamil di luar nikah. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU Ketenagakerjaan maupun UU KIA tetap memberikan hak yang sama kepada setiap pekerja perempuan yang sedang hamil, termasuk hak atas cuti melahirkan dan pembayaran upah, tanpa membedakan status pernikahan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Hari Pertama Kehidupan;
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.
[1] Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA”)
[2] Pasal 4 ayat (5) UU KIA
[3] Pasal 81 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[4] Pasal 5 ayat (2) UU KIA
[5] Penjelasan Pasal 81 angka 35 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 94 UU Ketenagakerjaan
[6]Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah (“SE Menaker 07/1990”)
[7] SE Menaker 07/1990