Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Aturan Cuti Tahunan Terbaru, Bolehkah Lebih dari 12 Hari?

Aturan Cuti Tahunan Terbaru, Bolehkah Lebih dari 12 Hari?

PERTANYAAN

Saya dan teman-teman saya sama-sama pegawai swasta di sebuah perusahaan. Tapi teman saya ada yang cutinya setahun dapat 20 hari. Padahal bukannya di aturan disebutnya cuma 12 hari kerja? Kata dia, perusahaannya mengatur cuti di peraturan perusahaan sendiri. Gimana dengan aturan cuti tahunan ini, ya? Memangnya boleh lebih dari 12 hari?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bolehkah Perusahaan Menetapkan Cuti Tahunan Lebih dari 12 Hari Kerja? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Mei 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 13 Juni 2024.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Ketentuan Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Lebih lanjut, mengenai cuti tahunan berapa hari adalah paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam bunyi pasal tersebut terdapat kata paling sedikit, artinya perusahaan harus menetapkan minimal cuti tahunan 12 hari kerja. Sehingga, menurut hemat kami, boleh saja jika perusahaan menetapkan cuti tahunan selama 20 hari karena minimal jumlah cuti tahunan adalah 12 hari kerja.

    Selain itu, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2] Itu artinya, perusahaan dapat menentukan waktu cuti tahunan lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama selama tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan (dalam hal ini menetapkan cuti tahunan selama 20 hari kerja).

    Hal ini sejalan dengan pendapat Juanda Pangaribuan, advokat spesialisasi perburuhan dan Mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006–2016, bahwa apabila perusahaan tidak mengatur jangka waktu cuti tahunan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka yang berlaku adalah ketentuan cuti tahunan minimal 12 hari kerja.

    Mungkin saja suatu perusahaan menetapkan cuti tahunan lebih dari 12 hari kerja yang penting diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jumlah cuti tahunan 12 hari kerja itu adalah standar minimal, masih terbuka untuk diberikan lebih lama oleh perusahaan.

    Demikian jawaban dari kami terkait aturan cuti tahunan yang lebih dari 12 hari sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Catatan:

    Kami telah melakukan wawancara dengan Juanda Pangaribuan, advokat spesialisasi perburuhan dan Mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006-2016, via WhatsApp pada 14 Mei 2019 pukul 13:11 WIB.

    [1] Pasal 81 angka 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

    [2] Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (4) UU Ketenagakerjaan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000