Bisakah Karyawan Dipecat karena Menolak Perintah Atasan?

PERTANYAAN

Bisakah karyawan dipecat karena menolak perintah atasan? Apakah PHK karena alasan menolak perintah atasan ini dibenarkan secara hukum?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dalil PHK yang mengada-ada yang dibuat oleh Imam Hadi Wibowo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 9 Februari 2010, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Haris Satiadi, S.H. pada 06 September 2023.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan

16 Mei, 2024

Bolehkah PHK Karyawan Cuti Melahirkan karena Efisiensi?

11 Agt, 2023

Jika Karyawan di-PHK dan Dipindah ke Perusahaan Luar Negeri

18 Jul, 2023

Bolehkah Mem-PHK Pekerja yang Menolak Dimutasi?

09 Feb, 2022

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.[1]

PHK sendiri tidak terdapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat alasan-alasan agar dapat terjadinya PHK. Alasan-alasan PHK adalah:[2]

1. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;
2. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
3. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun;
4. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure);
5. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
6. perusahaan pailit;
7. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

8. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK;
9. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

10. pekerja/buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis;
11. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
12. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
13. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan;
14. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
15. pekerja/buruh meninggal dunia.

Bisakah karyawan dipecat karena menolak perintah atasan? Kami berpendapat ketentuan mengenai perintah atasan dalam praktiknya akan merujuk pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama di mana di dalamnya akan ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perintah atasan baik definisi, tata cara pelaksanaan dan ketentuan lain yang terkait.

Baca juga: Di-PHK karena Menolak Perintah Atasan yang Melanggar Hukum

Dalam hal karyawan melanggar ketentuan tersebut sudah pasti akan ada mekanisme yang ditempuh perusahaan hingga jika sudah tidak dapat diperbaiki lagi, perusahaan akan mengambil upaya PHK.

Namun terkait fakta yang Anda sampaikan bahwa atasan yang dimaksud bukanlah atasan langsung, perlu dipelajari terlebih dahulu ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, misalnya mengenai struktur organisasi di perusahaan Anda bekerja, garis atau alur perintah dan koordinasi, guna menentukan apakah benar karyawan telah melanggar perintah atasan atau tidak.

Demikian jawaban dari kami terkait bisakah karyawan dipecat karena menolak perintah atasan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

---

[1] Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

[2] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 154A ayat (1) UU Ketenagakerjaan