Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Hak Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Hak Cuti Dampingi Istri Melahirkan
Hak Cuti Dampingi Istri Melahirkan

PERTANYAAN

Istri saya melahirkan dan saya ingin mendampingi istri saya. Namun perusahaan tidak memperbolehkan saya mengambil cuti. Apakah keputusan perusahaan tersebut tidak melanggar hukum? Lalu, bagaimana jika si laki-laki bekerja sebagai PNS, apakah juga sama-sama tidak diperbolehkan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Tidak Bekerja karena Dampingi Istri Melahirkan yang oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 02 September 2020.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Cuti Mendampingi Istri Melahirkan Bagi Karyawan Swasta

    Untuk menjawab jawaban Anda mengenai cuti hamil sebagai pekerja swasta, kami akan merujuk pada UU Ketenagakerjaan dan perubahannya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh perempuan berhak untuk memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Dalam hal pekerja/buruh perempuan tersebut mengalami keguguran kandungan, maka yang bersangkutan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.[1]

    Pekerja/buruh perempuan yang diberikan cuti melahirkan ini, tetap berhak untuk mendapatkan upah penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 26 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 84 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

    Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

    Baca juga: Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Terima Gaji Penuh?

    Selanjutnya, mengenai cuti mendampingi istri melahirkan yang didapatkan oleh suami, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya tidak mengenal hal tersebut. Namun, dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya terdapat ketentuan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena istri melahirkan atau keguguran kandungan.[2]

    Apabila perusahaan tidak membayar upah karyawan yang tidak masuk kerja karena mendampingi istrinya yang melahirkan, bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp400 juta.[3]

    Untuk lebih jelasnya, Anda dapat meneliti kembali pelaksanaan ketentuan di atas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama di perusahaan tempat Anda bekerja.[4]

    Penting untuk diketahui bahwa selain UU Ketenagakerjaan dan perubahannya, terdapat juga UU KIA yang mengatur mengenai cuti melahirkan.

    Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU KIA, diatur bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan:

    1. paling singkat 3 bulan pertama; dan
    2. paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

    Jika merujuk pada ketentuan di atas, terdapat perbedaan antara ketentuan cuti yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan UU KIA. Dalam UU KIA waktu cuti melahirkan dapat diberikan sampai dengan 6 bulan, sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan hanya sampai 3 bulan.

    Selain itu, berkaitan dengan pertanyaan Anda, perbedaan lainnya juga dapat ditemukan dalam hal pengaturan cuti mendampingi istri hamil. Tidak seperti UU Ketenagakerjaan yang hanya mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar upah apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena istri melahirkan atau keguguran kandungan, UU KIA secara eksplisit mengatur mengenai cuti pendampingan istri. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 6 ayat (2) UU KIA, yang berbunyi:

    Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada:

    1. masa persalinan, selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan; atau
    2. saat mengalami keguguran, selama 2 hari.

    Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anda sebagai suami memiliki hak untuk mendapatkan cuti mendampingi istri dengan ketentuan selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, dalam menjalani cuti tersebut, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada Anda.

    Baca juga: Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran

    Cuti Mendampingi Istri Melahirkan Bagi PNS

    Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, pada dasarnya bagi pegawai negeri sipil (“PNS”), ketentuan mengenai cuti mendampingi istri melahirkan tidak berlaku. Hal ini berdasar pada ketentuan yang terkandung dalam Pasal 10 UU KIA, sebagai berikut:

    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 6 bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Oleh karena itu, mengenai cuti mendampingi istri bagi PNS dapat merujuk peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara (“ASN”).

    Lebih lanjut lagi, terkait aturan cuti PNS ini dapat ditemukan dalam PP 11/2017 dan perubahan. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa menurut Pasal 1 angka 27 PP 11/2017, cuti PNS adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi:[5]

    1. cuti tahunan;
    2. cuti besar;
    3. cuti sakit;
    4. cuti melahirkan;
    5. cuti karena alasan penting;
    6. cuti bersama; dan
    7. cuti di luar tanggungan negara.

    Adapun terkait cuti mendampingi istri melahirkan termasuk pada jenis cuti karena alasan penting. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Peraturan BKN 24/2017 (hal. 13), yang menerangkan bahwa PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.

    PNS laki-laki berhak atas cuti karena alasan penting dalam hal istrinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan (hal. 13).

    Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti (hal. 13).

    Berdasarkan permintaan secara tertulis tersebut, pejabat yang berwenang memberikan cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan, dengan lama cuti maksimal 1 bulan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti (hal. 13).

    Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan (hal. 14).

    Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun UU Ketenagakerjaan dan perubahannya hanya mengatur cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, namun terdapat ketentuan lain mengenai hak pekerja laki-laki untuk mendampingi istrinya melahirkan sebagaimana diatur dalam UU KIA. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa ketentuan dalam UU KIA tersebut tidak berlaku bagi PNS karena aturan cuti seorang PNS laki-laki dalam hal mendampingi istrinya yang melahirkan diatur secara khusus dalam PP 11/2017 dan Lampiran Peraturan BKN 24/2017. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa baik bagi PNS maupun karyawan swasta lainnya, pekerja laki-laki memiliki hak untuk mendampingi istrinya yang melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
    7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
    8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.


    [1] Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

    [2] Pasal 93 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan

    [3] Pasal 81 angka 67 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [4] Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000