Pidana
Jerat Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Saya ingin bertanya, apakah praktik penjualan organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan pidana yang khusus? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.


Bacaan 6 Menit

Saya ingin bertanya, apakah praktik penjualan organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan pidana yang khusus? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Indonesia yang dibuat oleh Muhammad Vareno Tarnes, S.H. dan pertama dipublikasikan pada Kamis, 13 Oktober 2011.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas hukum dari menjual organ tubuh, kita bahas dulu secara sekilas tentang istilah “pidana yang khusus”.
Mengenai penggunaan istilah “pidana khusus”, kami mengikuti pendapat dari Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar. Andi menerangkan ia cenderung untuk menggunakan istilah perundang-undangan pidana umum dan khusus.[1]
Menurut pembagian Andi Hamzah, perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan semua undang-undang yang mengubah atau menambah KUHP. Sedangkan, perundang-undangan pidana khusus ialah perundang-undangan pidana di luar KUHP dan yang berkaitan dengan KUHP tersebut.
Menjawab apa yang Anda tanyakan, larangan penjualan organ tubuh manusia memang tidak diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, namun hal ini telah diatur dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026.[2]
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 345 UU 1/2023 yang mengatur tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia yang selengkapnya berbunyi:
Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan:
Selain itu, Pasal 346 UU 1/2023 mengatur:
Lebih lanjut, secara khusus larangan penjualan organ tubuh diatur dalam UU Kesehatan saat ini yang ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (3) dengan bunyi sebagai berikut:
Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.
Dalam hal konsep memperjualbelikan organ tubuh manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam UU Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan dengan sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini jual/beli organ tubuh manusia dan/atau jaringan manusia masuk dalam konteks perdagangan orang karena adanya tujuan eksploitasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan salah satunya dengan mentransplantasi organ tubuh dan/atau jaringan manusia.[6]
Hal ini dikarenakan pada dasarnya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.[7] Adapun transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan tindakan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.[8]
Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana dalam Pasal 432 UU Kesehatan berikut ini:
Atas bunyi jerat pidana Pasal 345 huruf a UU 1/2023 dan Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan, menurut pandangan kami dapat diterapkan asas lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum khusus (UU Kesehatan) menyampingkan hukum umum (KUHP atau UU 1/2023).[9]
Namun demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Andi Hamzah. Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1987, hal. 5
[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[6] M. Zen Abdullah dan Fatriansyah. Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 14 (1), Juni 2022, hal. 160-161
[7] Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)
[8] Pasal 124 ayat (2) UU Kesehatan
[9] Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol. 44, No. 4, 2015, hal. 504