Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara

PERTANYAAN

Kedua orang tua saya telah meninggal dan meninggalkan warisan berupa tanah serta bangunan. Saya ingin membuat surat keterangan ahli waris mulai dari RT, RW, lurah dan camat. Tetapi pada saat saya mendatangi kantor kecamatan untuk meminta pengesahan, camat sebagai PPAT sementara meminta 1% honor. Pertanyaan saya adalah apakah betul ada peraturan yang mengharuskan camat meminta 1% honor tersebut? Lalu, apa yang harus saya lakukan bila camat tidak mau menandatangani surat ahli waris?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Camat Sebagai PPAT Sementara yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 26 Juni 2012, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 28 Februari 2018.

KLINIK TERKAIT

Apa Bedanya Buku Tanah dengan Sertipikat Tanah?

03 Des, 2025

Pemilik Tanah Lama Tak Pernah Bayar PBB, Apakah Pemilik Baru yang Bayar?

25 Nov, 2025

Jika Putusan Sengketa Tanah Melanggar Asas Ne Bis In Idem

24 Nov, 2025

Bisakah Mensertifikatkan Tanah Hibah Tanpa Akta?

30 Okt, 2025

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kewenangan PPAT Sementara

Ketentuan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dapat merujuk pada PP 37/1998 yang sudah diubah dengan PP 24/2016. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 24/2016, yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) PP 37/1998 PPAT sendiri diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Selain itu PPAT diangkat untuk satu daerah kerja tertentu.[1]

Lalu, untuk melayani masyarkat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT sementara atau PPAT khusus;[2]

1. camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT sementara;
2. kepala kantor pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT khusus.

Sebagaimana disebutkan di atas, seorang camat sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan Anda, dapat diangkat sebagai PPAT sementara. Adapun yang dimaksud dengan PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.[3]

Jadi, PPAT sementara memiliki tugas yang sama dengan seorang PPAT. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP 37/1998, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:[4]

1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah; pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
4. pembagian hak bersama;
5. pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
6. pemberian hak tanggungan;
7. pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya seorang camat yang sekaligus menjadi PPAT sementara tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan ahli waris.

Terkait peralihan hak atas tanah karena pewarisan dapat Anda temukan penjelasannya pada artikel Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah karena Pewarisan

Honorarium PPAT Sementara

Menjawab pertanyaan Anda mengenai honorarium PPAT sementara, pada dasarnya sudah menjadi haknya bagi PPAT sementara untuk mendapatkan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016, yang berbunyi:

Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

Uang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta.[5]

Selain itu uang jasa ini didasarkan pada nilai ekonomis yang ditentukan dari harga transaksi setiap akta dengan rincian sebagai berikut:[6]

1. kurang dari atau sampai dengan Rp500 juta, paling banyak sebesar 1%;
2. lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar, paling banyak sebesar 0,75%;
3. lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar, paling banyak sebesar 0,5%;
4. lebih dari Rp2,5 miliar, paling banyak sebesar 0,25%.

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang camat yang diangkat menjadi PPAT sementara memiliki hak untuk mendapatkan honorarium tidak melebihi 1% dari harga transaksi tercantum di dalam akta.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

[1] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (“PP 37/1998”)

[2] Pasal 5 ayat (3) PP 37/1998

[3] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (“PP 24/2016”)

[4] Pasal 2 ayat (2) PP 37/1998

[5] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Permen ATR/BPN 33/2021”)

[6] Pasal 1 ayat (3) dan (4) Permen ATR/BPN 33/2021