Apakah Perjanjian Perkawinan Bisa Diubah?

PERTANYAAN

Bisakah ketentuan dalam perjanjian kawin diubah suatu waktu oleh para pihak?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bisakah Perjanjian Kawin Diubah atau Dicabut? yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 April 2019, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 04 Agustus 2023.

KLINIK TERKAIT

Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Meninggal Dunia

11 Nov, 2025

Hukumnya Pembatalan Perjanjian Sepihak oleh Klien Wedding Organizer

20 Okt, 2025

Apa Bedanya Proposal dengan Perjanjian?

16 Okt, 2025

Hukumnya Dipaksa Membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta

16 Okt, 2025

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Terkait fungsi perjanjian kawin, Moch. Isnaeni dalam Hukum Perkawinan Indonesia (hal. 38) menerangkan fungsi perjanjian kawin sebagai berikut.

1. Dibuat untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.
2. Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perlu kami informasikan bahwa perjanjian kawin dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menerangkan ketentuan:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian kawin sehingga perjanjian kawin tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), melainkan juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement).

Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Perjanjian kawin harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Tujuannya agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut.

Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUH Perdata, di mana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Bisakah Perjanjian Kawin Diubah?

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, bisakah perjanjian kawin tersebut diubah, Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur sebagai berikut:

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Demikian jawaban dari kami tentang perjanjian kawin sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

Referensi:

Moch Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2016.