Keluarga
Makna Syarat Adil bagi Saksi Nikah

PERTANYAAN
Saya pernah baca konten di medsos bahwa salah satu syarat seorang saksi nikah itu adalah adil. Apa adil yang dimaksud untuk seorang saksi nikah dan bagaimana kriterianya?



Saya pernah baca konten di medsos bahwa salah satu syarat seorang saksi nikah itu adalah adil. Apa adil yang dimaksud untuk seorang saksi nikah dan bagaimana kriterianya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.[1] Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]
Dengan demikian, dalam UU Perkawinan tidak diatur secara rinci mengenai tata cara pernikahan, termasuk menentukan kriteria saksi nikah seperti harus bersifat adil.
Aturan tentang keharusan adanya saksi dalam perkawinan diatur di dalam PP 9/1975. Pasal 10 ayat (3)PP 9/1975 menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Namun, PP 9/1975 juga tidak mendefinisikan kriteria adil bagi saksi nikah.
Pada tataran teknis, Menteri Agama menerbitkan formulasi yang lebih tegas melalui Permenag 30/2024. Syarat adil bagi saksi nikah tertuang di dalam Pasal 14 ayat (2), yang menentukan bahwa syarat saksi nikah adalah:
Namun, seperti pada ketentuan sebelumnya, Permenag 30/2024 juga tidak memberikan definisi atau parameter operasional mengenai syarat adil bagi saksi nikah.
Lebih lanjut, Pasal 24 KHI pada pokoknya menempatkan dua saksi sebagai rukun dari akad nikah. Kemudian, dalam Pasal 25 KHI menentukan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang lakilaki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
Namun, sama seperti peraturan sebelumnya, KHI juga tidak memberikan definisi normatif mengenai arti ‘adil’. Oleh karena itu, Pasal 25 KHI harus dibaca sebagai norma terbuka (open norm), yang substansinya perlu dijelaskan melalui doktrin dan fikih.
Dalam diskursus fikih, terma adil sering diatribusikan dengan konsep ‘adalah. Secara konseptual, ‘adalah menunjuk pada integritas moral seseorang yang menyebabkan dirinya layak dipercaya dalam memberikan kesaksian. Wahbah Zuhaili, seorang pakar fikih kontemporer asal Suriah, dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh menjelaskan bahwa keadilan bukan berarti kesempurnaan mutlak, akan tetapi sikap istiqamah (konsisten) yang tampak, meninggalkan dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil.[3]
Dengan demikian, ‘adil’ bagi saksi nikah bukan berarti seseorang harus sama sekali tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Namun, yang perlu ditekankan adalah apakah orang tersebut memiliki reputasi dan keadaan lahiriah yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan ketaatan.
Dengan kata lain, adil dalam konteks kemasyarakatan adalah seseorang yang dianggap pantas secara moral dan sosial, serta memiliki karakter yang baik dalam interaksi sosial, sehingga kesaksiannya dapat diterima.
Sifat ‘adalah menunjukkan bahwa seseorang memiliki integritas moral, mampu menjaga perilaku sesuai dengan ketentuan syariat, serta dapat dipercaya dalam memberikan kesaksian. Para ulama fikih menjelaskan bahwa seorang saksi yang adil adalah orang yang terbebas dari perilaku yang dapat merusak kredibilitasnya sebagai pemberi kesaksian.
Beberapa kriteria ‘adalah yang menjadi ukuran kelayakan saksi pernikahan, seperti dijelaskan al-Qadhi Abu Syuja’ dalam kitab Matn al-Ghayah wa al-Taqrib, antara lain:[4]
Dengan demikian, kriteria ‘adalah bagi saksi nikah bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang menjadi saksi itu memiliki kredibilitas moral dan sosial. Keberadaan saksi yang adil diharapkan dapat menjaga kehormatan akad pernikahan serta memberikan kepastian bahwa peristiwa pernikahan tersebut berlangsung secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”).
[2] Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
[3] Wahbah Az-Zuhaili. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hal. 137.
[4] Abu Syuja‘ Ahmad bin Husain al-Ashfahani. Matn al-Ghayah wa al-Taqrib. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.