Kenegaraan
Alasan Kenapa NIK Jadi NPWP dan Cara Validasinya
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Benarkah NIK jadi NPWP?


Bacaan 7 Menit

Benarkah NIK jadi NPWP?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 7 Maret 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”).[1]
Apa itu NPWP dan fungsinya? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[2]
Baca juga: Jika Tidak Punya NPWP, Ini Akibat Hukumnya
Sebelumnya perlu Anda pahami apa yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”). NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia[3] dan berlaku seumur hidup dan selamanya.[4]
Menjawab inti pertanyaan Anda, benar bahwa NIK menjadi NPWP. Dasar hukum NIK jadi NPWP tertuang dalam Pasal 2 angka 1 UU 7/2021 yang memuat baru Pasal 2 ayat (1a) UU 6/1983 yaitu NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK.
Dalam rangka penggunaan NIK sebagai NPWP, menteri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.[5]
Penggunaan NIK sebagai identitas Wajib Pajak orang pribadi memerlukan pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan yang digunakan sebagai pembentuk profil Wajib Pajak, serta dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya.[6]
Kemudian timbul pertanyaan, kenapa NIK jadi NPWP? Konsiderans huruf c Permenkeu 112/2022 menyebutkan alasan kenapa NIK jadi NPWP yakni dengan tujuan mendukung kebijakan satu data Indonesia, sehingga diperlukan pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.
Baca juga: Penambahan Fungsi NIK Menjadi NPWP Diharap Tingkatkan Efisiensi
Lantas kapan NIK menjadi NPWP mulai berlaku? Terhitung sejak 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP. Adapun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan telah memiliki NPWP dengan format 15 digit sebelum berlakunya ketentuan baru ini, juga menggunakan NIK sebagai NPWP dengan pemadanan terlebih dahulu.[7]
Hasil pemadanan NIK menjadi NPWP dikelompokan menjadi data valid yakni data identitas Wajib Pajak yang telah padan dengan data kependudukan dan data belum valid yakni data identitas Wajib Pajak yang belum padan dengan data kependudukan.[8] Hasil yang telah valid tersebut nantinya diberitahukan kepada Wajib Pajak.[9]
Namun patut dicatat, untuk kapan NIK menjadi NPWP mulai berlaku seutuhnya pada tanggal 1 Januari 2024, Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP. Sehingga, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan administrasi lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NIK atau NPWP dengan format baru. Adapun batas terakhir pemadanan NIK menjadi NPWP adalah 31 Desember 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Permenkeu 112/2022.
Adapun alasan kenapa NIK jadi NPWP dikutip dari MK Gelar Sosialisasi Validasi NIK Sebagai NPWP adalah optimalisasi integrasi NIK dan NPWP ini guna memitigasi praktik penghindaran pajak yang bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak.
Terkait bagaimana cara validasi NIK jadi NPWP, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami terkait benarkah NIK jadi NPWP sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Referensi:
[1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”)
[2] Pasal 1 angka 6 UU 28/2007
[3] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[4] Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[5] Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU 7/2021”) yang memuat baru Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 6/1983”)
[6] Penjelasan Pasal 2 angka 1 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 2 ayat (10) UU 6/1983
[7] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (“Permenkeu 112/2022”)
[8] Pasal 3 ayat (3), (4), dan (5) Permenkeu 112/2022
[9] Pasal 5 Permenkeu 112/2022