Memahami Perbedaan Perda dengan Pergub

PERTANYAAN

Apa sebenarnya perbedaan antara Pergub dengan Perda provinsi? Apakah Pergub hanya menuangkan isi Perda yang secara tertulis menyebutkan "....lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur" saja? Jelaskan juga apa saja produk dan hierarki perundang-undangan serta tuliskan secara urut hierarki hukum yang ada di Indonesia!

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 Februari 2013, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 18 Januari 2017.

KLINIK TERKAIT

Apa Bedanya Perda Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota?

09 Sep, 2025

Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda

22 Apr, 2022

Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda

11 Feb, 2022

Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda

08 Jun, 2021

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Berkenaan dengan pertanyaan Anda tentang tuliskan secara urut hierarki hukum yang ada di Indonesia, pada dasarnya produk dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara spesifik pada UU 12/2011 dan perubahannya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menyambung dengan pertanyaan Anda mengenai apa perbedaan peraturan daerah (“Perda”) provinsi dan peraturan gubernur (“Pergub”)? Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di atas, Perda provinsi merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 7 UU 15/2019, Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur. Materi muatan Perda provinsi sendiri berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabatan lebih peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[1]

Di sisi lain, mengenai Pergub, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bunyi Pasal 8 UU 12/2011, yaitu:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi, Pergub merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[2]

Terkait materi mjuatannya, Pergub dapat memuat tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi.[3] Kemudian, Pergub diundangkan dalam berita daerah.[4]

Perbedaan Perda dengan Pergub

Perbedaan paling mendasar antara Perda provinsi dengan Pergub adalah terletak pada kewenangan pembentukan. Perda provinsi dibentuk dengan cara membuat Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda provinsi.[5]

Sedangkan Pergub sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kewenangan pembentukan Pergub ada pada gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda provinsi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan gubernur.[6]

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika ditanya Perda dan Pergub tinggi mana? Secara hierarki, kedudukan Perda provinsi lebih tinggi dari Pergub.

Contoh

Mengenai apakah Pergub dapat diterbitkan tanpa ada Perda provinsi sebelumnya? Kami akan sajikan beberapa contoh peraturan daerah provinsi dan Pergub.

1. Pergub DKI 75/2005 yang sudah diubah dengan Pergub DKI 88/2010

Berdasarkan bagian menimbang huruf c Pergub DKI 75/2005, Pergub DKI 75/2005 dan perubahannya merupakan kelanjutan dari ketentuan Pasal 24 Perda DKI 2/2005 yang mengatur mengenai pengelola gedung umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum serta wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor, dan untuk menindaklanjuti pengaturan mengenai bentuk tanggung jawab dan kewajiban pengelola gedung diatur dengan Pergub.

2. Pergub Banten 46/2018

Pergub Banten 46/2018 mengatur mengenai pembentukan staf khusus Gubernur Banten. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Pergub Banten 46/2018, yang berbunyi:

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Khusus Gubernur.

Pada bagian “mengingat” Pergub ini tidak terdapat aturan Perda Banten yang mengatur hal serupa sebelumnya. Hal ini karena pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.[7]

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat kami Pergub juga dapat diterbitkan tanpa adanya Perda provinsi, asalkan hal yang diatur oleh Pergub merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
13. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Staf Khusus Gubernur Banten.

---

[1] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)

[2] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011

[3] Pasal 36 ayat (5) UU 12/2011

[4] Pasal 86 ayat (2) UU 12/2011

[5] Pasal 78 ayat (1) UU 12/2011

[6] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011

[7] Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[8] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah