Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Proyek Geothermal dan Hak-Hak Masyarakat Adat

Proyek Geothermal dan Hak-Hak Masyarakat Adat
Proyek Geothermal dan Hak-Hak Masyarakat Adat

PERTANYAAN

Apakah ada hak yang kemungkinan akan hilang dari anak dan perempuan adat dalam proyek geothermal? Bagaimana hak masyarakat adat tersebut dapat dilindungi menurut hukum positif Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa itu Proyek Geothermal?

    Sebelum menjawab pertanyaan inti Anda, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu geothermal.

    Geothermal atau panas bumi adalah salah satu energi baru terbarukan yang terbentuk di dalam kerak bumi. Singkatnya, geothermal ini mengandalkan uap air atau air panas yangb ada di perut bumi untuk menghasilkan tenaga listrik. Geothermal termasuk sumber energi yang ramah lingkungan.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Salah satu contoh dari proyek geothermal yaitu Pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) sebagai sumber energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. PLTP tersebut dirancang untuk menjadi alternatif sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara yang tentunya biaya produksinya lebih mahal.[2]

    Saat ini, Pembangunan geothermal atau PLTP sudah banyak dioperasikan di Indonesia. Misalnya, PLTP Kamojang di Kabupaten Garut, PLTP Gunung Salak, PLTP Wayang Windu di Jawa Barat, dan lain-lain.[3]

    Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengasilkan listrik menggunakan geothermal setelah Amerika Serikat dan Filipina, yaitu sebesar 1.197 MW. Pemerintah berencana untuk membangun PLTP hingga 9.300 MW sampai 2035. Hal ini dengan tujuan pengembangan panas bumi dapar menjadi jalan untuk memajukan program daerah pariwisata misalnya, terutama bagi wilayah yang tidak mendapat akses energi listrik murah dan terjangkau untuk Pembangunan infrastrukturnya.[4]

    Adapun aturan-aturan terkait geothermal dapat ditemukan pada UU 21/2014 dan perubahannya, serta aturan turunannya seperti PP 7/2017, dan lain-lain.

    Lantas, apa kaitannya proyek geothermal ini dengan masyarakat adat?

    Kaitan Proyek Geothermal dengan Masyarakat Hukum Adat

    Meskipun dijalankan dengan tujuan yang baik untuk pembangunan nasional, nyatanya proyek geothermal ini kerap kali menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat. Salah satunya, konflik klaim lahan masyarakat hukum adat yang tanah ulayat kepunyaan mereka masuk ke dalam wilayah pemberian izin atau konsensi dari pengusahaan panas bumi. Dalam hal ini, masyarakat hukum adat sangat rentan terhadap dampak kebijakan pengusahaan panas bumi karena berkaitan dengan penggunaan lahan dan hutan.[5]

    Hal ini dapat tercermin dalam pemberian izin Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT. Ormat Geothermal Indonesia (PT. OGI) di Desa Wapsalit. Yang mana, hal tersebut menyai penolakan dari masyarakat adat karena dianggap mengancam hak ulayat mereka.[6]

    Meskipun menurut Pasal 2 PP 7/2017 pemerintah berwenang menyelenggarakan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di seluruh wilayah Indonesia, namun perlu diingat bahwa negara juga sangat mengakui hak-hak masyarakat adat secara konstitusional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berikut.

    Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

    Selain itu, Pasal 18I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

    Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakt hukum adat, khususnya di wilayah kepualauan memiliki hubungan multidemnsional dengan alam kepulauan baik daratan, lautan, gejala alam, dan sebagainya. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekedar tempat tinggal atau sumber pemenuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi seluruh kehidupan masyarakat adat.[7] Oleh karena itu, ketika proyek geothermal ini dilaksanakan pada wilayah yang merupakan tempat tinggal masyarakat hukum adat, hal ini tentunya menimbulkan problematika terkait pemenuhan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka.

    Kemudian, apakah ada hak yang kemungkinan akan hilang dari anak dan perempuan adat dalam proyek geothermal?

    Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, sumber-sumber yang kami temukan tidak spesifik membahas mengenai hak perempuan dan anak masyarakat hukum adat. Namun, dalam hal ini kami menemukan secara general bagaimana proyek geothermal mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, termasuk di dalamnya perempuan dan anak adat yang Anda tanyakan.

    Jika suatu masyarakat hukum adat terganggu pemenuhan haknya akibat pelaksanaan proyek geothermal pada wilayah dan hutan yang merupakan hak tanah ulayat mereka, maka kami asumsikan hal ini akan berdampak bagi seluruh masyarakat hukum adat, termasuk perempuan dan anak adat. Bagaimana pun, pelaksanaan proyek geothermal yang mengganggu kehidupan masyarakat adat dapat mempengaruhi seluruh elemen masyarakat hukum adat tanpa terkecuali. Dengan demikian, dengan terganggunya pemenuhan hak masyarakat hukum adat akibat pelaksanaan proyek geothermal, maka hak perempuan dan anak adat pun turut terdampak sebagaimana telah diuraikan di atas.

    Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Untuk menjawab pertanyaan Anda berikutnya mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan hutan adat, kami akan merujuk pada UU 41/1999 dan perubahannya.

    Menurut Pasal 1 angka 6 UU 41/1999 jo. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.[8]

    Kemudian, menurut Pasal 37 ayat (1) UU 41/1999, pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Terkait hak masyarakat hukum adat, Pasal 67 ayat (1) UU 41/1999 menegaskan sebagai berikut.

    Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

    1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
    2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
    3. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

    Adapun yang dimaksud diakui keberadaannya yaitu masyarakat hukum hukum adat yang kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:[9]

    1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
    2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
    3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
    4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
    5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

    Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Oleh karena itu, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya hak masyarakat adat dilindungi oleh undang-undang maupun undang-undang dasar. Khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat dan hutan adat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat hukum adat. Termasuk, dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek geothermal. Meskipun proyek tersebut sangat penting bagi pembangunan nasional, namun dalam pemebrian izin maupun pelaksaan pengusahaan panas bumi tersebut tidak boleh menggerus hak-hak tanah dan mengusik kehidupan masyarakat hukum adat.

    Jika kehidupan masyarakat hukum adat terganggu, maka otomatis hak-hak perempuan dan anak adat pun akan terdampak. Misalnya, secara umum, hutan yang jika digunakan sebagai izin proyek geothermal, maka dapat berpengaruh terhadap tempat tinggal dan pemenuhan ekonomi masyarakat hukum adat, termasuk perempuan dan anak adat.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
    4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
    5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

    Putusan:

    1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011;
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

    Referensi:

    1. Eril Sastra Hadi dan Eka Vidya Putra. Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. Jurnal Perspektif, Vol. 2, No. 3, 2019;
    2. Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, dan Septa Candra. Energi Geothermal dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup dan Solusi Penyelesaian Konflik di Masyarakat. Jurnal Rchtsvinding, Vol. 11, No. 3, 2022;
    3. Muhaimin Qadri Lating, Julista Mustamu, dan Erick Stenly Holle. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat dalam Pemberian Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi. Jurnal Pattimura Law Study Review, Vol. 3, No. 1, 2025.


    [1] Eril Sastra Hadi dan Eka Vidya Putra. Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. Jurnal Perspektif, Vol. 2, No. 3, 2019, hal. 235

    [2] Eril Sastra Hadi dan Eka Vidya Putra. Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. Jurnal Perspektif, Vol. 2, No. 3, 2019, hal. 235

    [3] Eril Sastra Hadi dan Eka Vidya Putra. Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. Jurnal Perspektif, Vol. 2, No. 3, 2019, hal. 235

    [4] Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, dan Septa Candra. Energi Geothermal dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup dan Solusi Penyelesaian Konflik di Masyarakat. Jurnal Rchtsvinding, Vol. 11, No. 3, 2022, hal. 376

    [5] Muhaimin Qadri Lating, Julista Mustamu, dan Erick Stenly Holle. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat dalam Pemberian Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi. Jurnal Pattimura Law Study Review, Vol. 3, No. 1, 2025, hal. 2

    [6] Muhaimin Qadri Lating, Julista Mustamu, dan Erick Stenly Holle. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat dalam Pemberian Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi. Jurnal Pattimura Law Study Review, Vol. 3, No. 1, 2025, hal. 2

    [7] Muhaimin Qadri Lating, Julista Mustamu, dan Erick Stenly Holle. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat dalam Pemberian Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi. Jurnal Pattimura Law Study Review, Vol. 3, No. 1, 2025, hal. 7

    [9] Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU 41/2009

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000