Ilustrasi aksi protes warga Papua. Foto: RES

Belum terlaksananya nota kesepahaman Jeda Kemanusiaan Bersama, dikarenakan pemerintah Indonesia belum serius dan tulus. Pemerintah Indonesia termasuk Komnas HAM harus serius berkomitmen membuka jalan menuju perundingan damai dan keadilan bagi masyarakat Papua.

Menagih Janji Pemerintah Tuntaskan Konflik Bersenjata di Tanah Papua

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof Maria SW Sumardjono.

Ketelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data yuridis merupakan bagian penting untuk menghasilkan produk PTSL yang menjamin kepastian hukum.

6 Rekomendasi Guru Besar UGM Terkait Pelaksanaan PTSL

Ilustrasi 

Salah satunya, pendaftaran tanah ulayat yang beraspek privat menghasilkan sertifikat tanah sebagai pemilikan bersama.  

Guru Besar UGM Beberkan Persoalan PTSL Terkait Tanah Ulayat

Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (&ldquo;AKUR&rdquo;) merupakan salah satu masyarakat adat yang eksis di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. AKUR hingga saat ini belum mendapatkan penetapan dari pemerintah sebagai masyarakat adat dan sempat mengalami sengketa tanah adat.

Lantas, bagaimanakah upaya perlindungan masyarakat AKUR yang telah dilakukan selama ini dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda 

Sebelumnya Anda perlu membedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari hibah hak atas tanah dengan pelepasan hak atas tanah. Sebab kedua hal ini berbeda ketentuannya.

Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Sedangkan dalam pelepasan hak atas tanah, perlu dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atau yang umumnya dikenal Akta Pelepasan Hak atau Surat Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan notaris agar kekuatan pembuktiannya sempurna.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Hibah dengan Pelepasan Hak Atas Tanah

Kawasan hutan. Pemerintah mengakui hutan adat di beberapa daerah. Foto: MYS

Pengakuan terhadap hutan adat harus dalam kerangka reforma agraria. Sertifikasi dilakukan atas dasar kepemilikan komunal, bukan individu.

Pengakuan Hutan Adat Perlu Diikuti Kebijakan Ini

Penggunaan Tanah Ulayat Sebagai Lahan Perkebunan

Beranda

Home

tanah-adat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#tanah adat