Masyarakat hukum adat (MHA) telah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, hingga kini berbagai konflik agraria masih membayangi keberadaan mereka akibat tumpang tindih antara wilayah adat dan izin konsesi di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan.
Kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat adat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di kawasan yang dikenal sebagai pusat pertambangan batu bara itu, wilayah adat yang dahulu luas kini disebut hanya menyisakan sebagian kecil setelah berbagai izin usaha diterbitkan.
Tokoh masyarakat Desa Darmo, M. Ilyas Suryadi atau akrab disapa Yadi, menilai salah satu persoalan mendasar adalah belum adanya administrasi resmi yang mengakui batas-batas wilayah adat. Menurutnya, selama ini masyarakat hanya mengenal batas alam seperti sungai dan perbukitan, sementara negara belum mendokumentasikan batas tersebut secara formal.
"Kalau tanpa administrasi, tiba-tiba ada IUP (Izin Usaha Pertambangan) di sini, HGU (Hak Guna Usaha) di sini. Kan susah untuk mengatakan 'Oh ini tanah adat'," ujar Yadi saat ditemui Hukumonline, Rabu (22/7).
Baca Juga:
- Ketika Diversifikasi Ekonomi Menjadi Harapan Warga Pascatambang
- Konservasi Masyarakat Adat: Minim Pengakuan, Rawan Kriminalisasi
Ia juga menilai perubahan tata kelola pemerintahan sejak pembubaran sistem marga yang sejak lama dianut oleh masyarakat Lawang Kidul turut melemahkan perlindungan terhadap wilayah adat. Menurutnya, ketika peran pesirah sebagai kepala marga dihapus dan sistem pemerintahan desa diterapkan, pengelolaan hutan adat hingga perlindungan wilayah menjadi semakin bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau menurut saya, awal kehancuran itu ialah pembubaran marga. Jadi secara perlahan peran pesirah sebagai kepala marga itu dilemahkan. Dulu ketat soal pengaturan hutan adat, bagaimana menjaga sungai. Nah, semenjak kembali ke desa, jadinya langsung top-down dari pusat," katanya.
















