Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya

PERTANYAAN

Bagaimana tahapan PHK atau tata cara melakukan PHK oleh perusahaan? Apakah setiap PHK perlu didaftarkan ke Disnaker dan apakah setiap PHK harus melalui PHI? Mohon pencerahannya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Setiap PHK Perlu Melalui Putusan Pengadilan? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 22 Oktober 2014, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Haris Satiadi, S.H. pada 7 November 2022.

KLINIK TERKAIT

Tahap dan Penyelesaian Masalah PHK karena Efisiensi

10 Jul, 2026

Hukumnya PHK Mendadak terhadap Pekerja Hamil

10 Jun, 2026

Bolehkah Ikut Kegiatan Serikat Pekerja Saat Proses PHK?

02 Jun, 2026

Bolehkah Pekerja Outsourcing Di-PHK Tanpa Kesalahan?

20 Mei, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tata Cara PHK

Apabila pemutusan hubungan kerja (“PHK”) tidak dapat dihindari, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan pengusaha atau perusahaan. Berikut tata cara PHK yang wajib dilakukan perusahaan.

1. Pertama-tama perusahaan harus memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja dalam surat pemberitahuan PHK (singkatnya surat tersebut berisi alasan terjadinya PHK, kompensasi, dan hak lainnya)^[1] dan disampaikan secara sah dan patut paling lama 14 hari kerja sebelum PHK dilakukan.^[2] Dalam hal PHK dilakukan dalam masa percobaan maka surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelumnya.^[3]
2. Jika surat pemberitahuan PHK sudah disampaikan dan karyawan tidak menolak PHK, maka selanjutnya PHK tersebut harus dilaporkan oleh pengusaha kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.^[4]
3. Sedangkan apabila ada pekerja yang menolak PHK, pekerja yang bersangkutan harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.^[5] Perselisihan atau perbedaan pendapat selanjutnya diselesaikan melalui perundingan bipartit,^[6] dan apabila tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.^[7]

Penyelesaian Perselisihan PHK

Adapun ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan PHK yang saat ini berlaku adalah merujuk pada UU 2/2004. Perselisihan PHK merupakan perselisihan yang timbul ketika ada perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[8]

Bagaimana penyelesaian sengketa PHK? Hal pertama yang harus dilakukan adalah merundingkannya dengan pengusaha atau perusahaan tempat Anda bekerja. Mekanisme ini disebut dengan perundingan bipartit oleh pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan yang berselisih, dan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[9]

Apabila perundingan bipartit gagal, tahapan selanjutnya adalah mencatatkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan setempat dan melampirkan gagalnya perundingan bipartit. Kemudian untuk perselisihan PHK dilakukan penyelesaian melalui konsiliasi. Jika konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial (“PHI”) pada pengadilan negeri setempat.^[10]

Sebaliknya, apabila dalam tahapan perundingan bipartit maupun konsiliasi berhasil mencapai kesepakatan, dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak.^[11]

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apakah setiap PHK harus melalui PHI? Berdasarkan tata cara PHK, setiap PHK kini tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu. Melainkan apabila PHK disetujui oleh pekerja, selanjutnya dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Sedangkan jika PHK ditolak pekerja, berlaku penyelesaian perselisihan PHK.

Demikian jawaban dari kami terkait tata cara PHK dan penyelesaian perselisihannya, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

^[1] Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”).

^[2] Pasal 37 ayat (3) PP 35/2021.

^[3] Pasal 37 ayat (4) PP 35/2021.

^[4] Pasal 38 PP 35/2021.

^[5] Pasal 39 ayat (1) PP 35/2021.

^[6] Pasal 39 ayat (2) PP 35/2021.

^[7] Pasal 39 ayat (3) PP 35/2021.

[8] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”).

[9] Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 dan penjelasannya.

^[10] Pasal 4 ayat (1) dan (5) jo. Pasal 5 UU 2/2004.

^[11] Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UU 2/2004.