Ketentuan Hukum Tunjangan Makan Karyawan dan Nominalnya

PERTANYAAN

Apakah perusahaan wajib memberi tunjangan makan atau uang makan karyawan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini ada pemutakhiran dari artikel dengan judul Wajibkah Perusahaan Memberikan Tunjangan Makan? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 15 Oktober 2015, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 11 Juli 2024.

KLINIK TERKAIT

Perhitungan THR: Hanya Gaji Pokok atau Gaji Keseluruhan?

06 Mar, 2026

Wajibkah Perusahaan Memberikan Tunjangan Transportasi Karyawan?

03 Okt, 2025

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

20 Feb, 2024

Bolehkah Uang Kompensasi Dimasukkan dalam Tunjangan Tetap?

15 Mei, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Tunjangan Makan

Apa itu tunjangan makan? Menurut Bernadetha Aurelia Oktavira (penulis sebelumnya), secara sederhana, tunjangan makan adalah tunjangan yang diberikan untuk meringankan atau memfasilitasi kebutuhan makan karyawan. Beberapa perusahaan menyediakan makan di tempat kerja atau memberikan sejumlah nominal uang atau uang makan per bulan sebagai bentuk tunjangan. Namun, ada pula perusahaan yang sama sekali tidak memberikan tunjangan makan bagi karyawannya.

Lalu, apakah tunjangan makan bersifat wajib? Berapa nominalnya?

Ketentuan Tunjangan Makan

Jawabannya, tidak wajib. Tunjangan makan tidak wajib disediakan pengusaha atau tempat kerja. Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perihal kewajiban pemberian tunjangan makan ataupun nominal tunjangan makan yang diatur.

Adapun satu-satunya dasar hukum yang menyebutkan adalah Angka 1 huruf c SE Menaker SE-07/MEN/1990, yang memasukkan tunjangan transportasi ke dalam kategori tunjangan tidak tetap. Bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan Makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).

Namun, tunjangan makan dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan, sebagaimana disebutkan dalam Angka 1 huruf b SE Menaker SE-07/MEN/1990.

Perlu Anda ketahui, pada dasarnya, UU Ketenagakerjaan tidak mengatur perihal uang makan atau tunjangan makan secara normatif. Namun, ketentuan Pasal 81 angka 27 Perppu Cipta Kerja jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menerangkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan putusan MK di atas (hal. 681), ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua“.

Dengan kata lain, pengusaha wajib memberikan upah yang layak kepada pekerja. Adapun salah satu arti layak di sini adalah upah tersebut mampu mencukupi kebutuhan makan bagi pekerja. Hal ini terlihat dari bagian Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Selain itu, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PP Pengupahan juga mengatur hal yang serupa:

Yang dimaksud dengan "penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" adalah jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya tidak diatur secara spesifik tentang pemberian tunjangan uang makan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kewajiban yang mengharuskan sebuah perusahaan memberikan uang makan dalam komponen penggajian karyawan.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa perusahaan wajib membayar tunjangan makan jika kewajiban tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Demikian jawaban dari kami terkait tunjangan makan atau uang makan karyawan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.