Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Hukum Wasiat dalam Pembagian Waris secara Islam

Hukum Wasiat dalam Pembagian Waris secara Islam
Hukum Wasiat dalam Pembagian Waris secara Islam

PERTANYAAN

Saya pernah mendengar bahwa dalam waris Islam pewaris tidak bisa menentukan wasiat atau bagian pada ahli waris. Apakah ketentuan tersebut benar secara hukum? Mohon luruskan kalau salah. Kemudian siapa saja ahli waris yang berhak?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Wasiat Dalam Waris Islam yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 April 2017, Kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 06 April 2023.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

    Sebelum membahas hukum wasiat dalam Islam, mari kenali dulu definisi dari ahli waris dalam hukum waris Islam. Merujuk pada KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[1]

    Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.[2]

    Terkait syarat, siapa saja yang berhak, serta berapa jumlah atau besaran bagian ahli waris dalam Islam, dapat Anda simak dalam artikel Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam.

    Hukum Wasiat dalam Hukum Waris Islam

    Berkaitan dengan eksistensi wasiat dalam hukum waris Islam, hukum Islam mengenal adanya hukum wasiat. Menurut Pasal 194 ayat (1) KHI, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.[3]

    Tetapi, wasiat dalam Islam hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.[4]

    Jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, menurut Mohammad Daud Ali berpendapat memang pewaris pada waktu akan meninggal tidak berhak menentukan siapa-siapa yang akan memperoleh harta yang ditinggalkannya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara mengalihkan harta itu. Sebab, semuanya telah ditentukan dan wajib dilaksanakan.[5]

    Lebih lanjut dijelaskan, tetapi pewaris diberikan kemerdekaan atau kebebasan oleh Allah mengenai harta yang akan ditinggalkannya, kemerdekaan itu hanya terbatas pada pengalihan sepertiga harta yang akan ditinggalkan untuk seseorang yang dikehendakinya. Batas itu ditentukan untuk menjaga agar hak ahli waris yang telah ditentukan Allah tidak terlanggar.[6]

    Dengan demikian, ketentuan yang Anda maksud mengenai pewaris tidak berhak menentukan bagian ahli waris karena sudah ditentukan tidak sepenuhnya benar menurut hukum wasiat dalam Islam. Memang benar besaran bagian yang didapat ahli waris sudah ditentukan, tetapi pewaris diberikan kebebasan membuat surat wasiat kepada seseorang yang dikehendakinya selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

    Demikian jawaban dari kami terkait hukum wasiat dalam hukum waris Islam sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:

    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    Referensi:

    Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta. 1998.


    [2] Pasal 172 KHI

    [3] Pasal 194 ayat (3) KHI

    [4] Pasal 195 ayat (2) KHI

    [5] Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta. 1998, hal. 308

    [6] Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam, Jakarta. 1998. hal. 308

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000