Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wewenang Polisi Memeriksa Handphone dalam Penyelidikan yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Mei 2020.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu definisi penyelidikan yang saat ini mengacu pada UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Sebagai perbandingan, kami juga akan menguraikan ketentuan dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]
Adapun, kewenangan penyelidik adalah sebagai berikut:
Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan diatur di pasal berikut ini.
Uraian di atas menunjukkan bahwa mencari keterangan dan barang bukti merupakan salah satu wewenang penyelidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik juga wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan.
Lebih lanjut, ketentuan mengenai alat bukti saat ini diatur di dalam Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025. Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama. Berikut perbandingannya:
Informasi yang ada di dalam handphone seperti chat atau foto dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik yaitu segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.[3]
Bukti elektronik juga diartikan sebagai informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.[4]
Ketentuan mengenai bukti elektronik ini juga diatur di dalam UU ITE dan perubahannya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[5]
Dengan demikian, menurut ketentuan di atas, berdasarkan KUHAP yaitu UU 20/2025 penyelidik dapat memeriksa handphone yang memuat bukti elektronik dalam rangka mencari keterangan dan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.
Namun, patut diperhatikan bahwa menurut UU 20/2025, tindakan memeriksa handphone yang kami asumsikan sebagai bentuk penggeledahan[6] harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri,[7] kecuali dalam keadaan mendesak seperti tertangkap tangan, potensi barang bukti dirusak atau hilang, dan/atau situasi lainnya berdasarkan penilaian penyidik.[8]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 362 UU 20/2025
[3] Pasal 242 UU 20/2025
[4] Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f UU 20/2025
[5] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[6] Lihat Pasal 113 ayat (3) UU 20/2025
[7] Pasal 113 ayat (1) UU 20/2025
[8] Pasal 113 ayat (5) UU 20/2025