Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Wewenang Polisi Memeriksa HP dalam Penyelidikan

Wewenang Polisi Memeriksa HP dalam Penyelidikan
Wewenang Polisi Memeriksa HP dalam Penyelidikan

PERTANYAAN

Apakah pemeriksaan alat komunikasi handphone (chat, foto, dll) diperbolehkan oleh aparat penegak hukum dalam penyelidikan? Bagaimana legalitas dan dasar hukumnya? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wewenang Polisi Memeriksa Handphone dalam Penyelidikan yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Mei 2020.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Penyelidikan dan Wewenang Penyelidik

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu definisi penyelidikan yang saat ini mengacu pada UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Sebagai perbandingan, kami juga akan menguraikan ketentuan dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]

    Pasal 1 angka 8 UU 20/2025

    Pasal 1 angka 5 KUHAP lama

    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Adapun, kewenangan penyelidik adalah sebagai berikut:

    Pasal 5 UU 20/2025

    Pasal 5 KUHAP Lama

    Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

    1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;
    2. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
    5. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

    Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

    a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

    1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. mencari keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

    Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan diatur di pasal berikut ini.

    UU 20/2025

    KUHAP lama

    Pasal 5 ayat (2)

    Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

    1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan;
    2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; dan
    4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

    Pasal 5 ayat (1) huruf b

    Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

    1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
    2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

    Pasal 13

    1. Penyelidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
    2. Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat perintah penyelidikan.
    3. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
    4. Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta melaporkan tindakan tersebut kepada penyidik.

    Pasal 102

    1. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;
    2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;
    3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.

    Alat Bukti Elektronik

    Uraian di atas menunjukkan bahwa mencari keterangan dan barang bukti merupakan salah satu wewenang penyelidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik juga wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan.

    Lebih lanjut, ketentuan mengenai alat bukti saat ini diatur di dalam Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025. Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama. Berikut perbandingannya:

    Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025

    Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama

    Alat bukti terdiri atas:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. keterangan terdakwa;
    5. barang bukti;
    6. bukti elektronik;
    7. pengamatan hakim; dan
    8. segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

    Alat bukti yang sah ialah:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. petunjuk;
    5. keterangan terdakwa.

    Informasi yang ada di dalam handphone seperti chat atau foto dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik yaitu segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.[3]

    Bukti elektronik juga diartikan sebagai informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.[4]

    Ketentuan mengenai bukti elektronik ini juga diatur di dalam UU ITE dan perubahannya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[5]

    Dengan demikian, menurut ketentuan di atas, berdasarkan KUHAP yaitu UU 20/2025 penyelidik dapat memeriksa handphone yang memuat bukti elektronik dalam rangka mencari keterangan dan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

    Namun, patut diperhatikan bahwa menurut UU 20/2025, tindakan memeriksa handphone yang kami asumsikan sebagai bentuk penggeledahan[6] harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri,[7] kecuali dalam keadaan mendesak seperti tertangkap tangan, potensi barang bukti dirusak atau hilang, dan/atau situasi lainnya berdasarkan penilaian penyidik.[8]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    [1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

    [2] Pasal 362 UU 20/2025

    [3] Pasal 242 UU 20/2025

    [4] Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f UU 20/2025

    [5] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

    [6] Lihat Pasal 113 ayat (3) UU 20/2025

    [7] Pasal 113 ayat (1) UU 20/2025

    [8] Pasal 113 ayat (5) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000