Apa Bedanya Lembaga Negara dengan Alat Negara?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 September 2015.

Apa yang Dimaksud Lembaga Negara?

Pada dasarnya terdapat beragam pandangan terkait definisi lembaga negara maupun alat negara. Sepanjang penelusuran kami, UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi pasti terkait lembaga negara. Lembaga negara dalam Bahasa Belanda dikenal istilah staat organen, sedangkan di Inggris disebut political institution. Terminologi “lembaga” dalam Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai organ atau wadah sekumpulan orang untuk mengerjakan sesuatu.[1] Lebih lanjut, Bagir Manan menyebut lembaga negara dengan sekumpulan jabatan yang menyelenggarakan organisasi negara dan bertindak untuk dan atas nama negara.[2]

George Jellinek menggolongkan lembaga negara berdasarkan kedudukannya yaitu pertama, lembaga negara utama (primary constitutional organs) yang dibentuk untuk menjalankan cabang kekuasaan negara. Merujuk pada teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, terdapat 3 cabang kekuasaan negara (trias politica) dalam konstitusi yang menentukan penyelenggaraan negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, lembaga negara pendukung (auxiliary organs) yang dibentuk untuk memperkuat lembaga negara utama.[3]

Selanjutnhya, menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 34 lembaga di Indonesia yang keberadaannya disebutkan dalam UUD NRI 1945. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”), presiden, wakil presiden, menteri/ kementerian negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Dewan Pertimbangan Presiden, duta, konsul, pemerintah daerah (“pemda”) provinsi, gubernur; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) provinsi, pemda kabupaten, bupati; DPRD kabupaten, bupati, pemda kota, walikota, DPRD kota, pemda khusus atau istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), Komisi Penyelenggara Pemilu, bank sentral, Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”), Mahkamah Agung (“MA”), Mahkamah Konstitusi (“MK”), Komisi Yudisial (“KY”), Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), dan badan-badan lain terkait kekuasaan kehakiman.[4]

Meski demikian, tidak semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 tergolong dalam klasifikasi lembaga negara utama (primary constitutional organs) yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam negara. Di sisi lain, tidak semua lembaga tersebut juga memiliki kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, pada umumnya yang disebut sebagai lembaga negara akan merujuk pada lembaga negara utama yang memiliki kewenangan konstitusional, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, dan MA. Ketujuh lembaga tersebut sering pula disebut sebagai lembaga tinggi negara.

Hal ini juga ditegaskan pada Putusan MK No. 05/PUU-IV/2006 yang menempatkan MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, MA, MK, dan BPK sebagai lembaga-lembaga negara utama. Lembaga-lembaga tersebut yang menggambarkan penyelanggaraan kekuasaan utama negara dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan bagi lembaga-lembaga lain termasuk KY, masuk dalam klasifikasi auxiliary state organs yang menunjang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bila merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebenarnya mengatur tentang kewenangan MK di mana salah satunya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Menurut MK, kata lembaga negara dalam pasal tersebut harus dimaknai tidak terpisahkan dengan “kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945”. Putusan MK No. 004/SKLN-IV/2006 telah memberikan pendirian MK dalam menentukan objectum litis dan subjectum litis sengketa yang mendasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 61 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

1. kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
2. lembaga negara yang dimaksud merupakan lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MK 8/2006 diatur mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pemohon maupun termohon yaitu:

1. DPR
2. DPD
3. MPR
4. Presiden
5. BPK
6. Pemda, atau
7. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Rumusan “lembaga negara lain” memberi peluang dan kemungkinan pemohon dan termohon lainnya di luar lembaga negara yang secara jelas disebutkan tersebut. Hal ini tergantung pada hakim MK.

Dengan demikian, lembaga negara yang dimaksud dalam sengketa kewenangan lembaga negara tersebut dapat dimaknai beragam. Abdul Mukthie Fajar kemudian menggolongkannya menjadi 3 penafsiran lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yakni:[5]

1. penafsiran luas, mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945. Dalam hal ini sama dengan yang disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu 34 lembaga.
2. penafsiran moderat, yang membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara, yaitu 7 lembaga.
3. penafsiran sempit, yang merujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 UU MK hanya meliputi DPR, DPD, dan Presiden.

Alat Negara

Berbeda halnya dengan alat negara sebagaimana dimaksud Pasal 30 UUD 1945. Terminologi alat negara dapat dipahami sebagai instrumen atau perangkat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan negara. Bila merujuk pada penggolongan menurut George Jellineck, alat negara merupakan bagian dari auxiliary state organs.

Alat negara memiliki fungsi khusus seperti menjaga keamanan negara maupun ketertiban umum. Meski tidak terdapat definisi pasti yang diatur dalam peraturan tertentu, UUD 1945 telah menyatakan secara tegas siapa saja yang disebut sebagai alat negara. Berdasarkan Pasal 30 UUD NRI 1945, yang dimaksud alat negara adalah TNI dan Polri. TNI memiliki fungsi khusus yang diberikan oleh konstitusi untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.[6] Sedangkan Polri memiliki fungsi khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum.[7]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006.

Referensi:

1. M. Ali Safa’at (et.al). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019;
2. Saldi Isra. Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional. Edisi Pertama, Depok: Rajawali Pers, 2021.