Makna Sidang Terbuka dan Tertutup untuk Umum

KLINIK TERKAIT

Jika Tidak Menghadiri Sidang Perceraian, Bisakah Proses Cerai Berjalan?

24 Jul, 2026

Hak Terdakwa atas Pledoi dalam Sidang Pidana

04 Jun, 2026

Mungkinkah Putusan Cerai Dijatuhkan pada Sidang Pertama?

22 Okt, 2025

Wajibkah Sidang Pidana Anak Tertutup untuk Umum?

28 Apr, 2023

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Arti Persidangan Terbuka untuk Umum yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Februari 2017, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., pada 30 Mei 2023, dan dimutakhirkan kedua kalinya oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 20 Oktober 2025.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sidang Terbuka untuk Umum

Secara sederhana, merujuk pada makna gramatikal, sidang terbuka untuk umum atau sidang terbuka adalah sidang yang bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Pada prinsipnya, pelaksanaan persidangan harus terbuka untuk umum, artinya masyarakat walaupun tidak berkepentingan secara langsung dengan perkara tersebut, diperbolehkan untuk menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan seluruh proses persidangan, sehingga selama proses pemeriksaan atau selama proses persidangan mereka tidak memihak salah satu pihak.[1]

Berkenaan dengan pertanyaan Anda perihal arti persidangan terbuka untuk umum, Anda perlu mencermati dasar hukum sidang terbuka untuk umum yaitu UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku mulai 2 Januari 2026.[2] Pasal 202 ayat (2) UU 20/2025 mengatur bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak. Jika tidak dipenuhi, maka putusan batal demi hukum.[3]

Lebih lanjut, dalam Pasal 248 UU 20/2025 ditegaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sebagai tambahan wawasan Anda, secara historis ketentuan tentang sidang terbuka untuk umum diatur sebelumnya di dalam Pasal 64 KUHAP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[4] bahwa salah satu hak terdakwa adalah diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Menurut Pasal 153 ayat (4) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan mengenai sidang terbuka untuk umum mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

M. Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 110), menerangkan bahwa sidang terbuka untuk umum ini ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan, semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai (hal. 110).

Tidak hanya diatur dalam KUHAP, sidang terbuka untuk umum juga diatur dalam Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sidang Tertutup untuk Umum

Meskipun pada prinsipnya sidang terbuka untuk umum, namun terdapat pengecualian sidang terbuka untuk umum atau dengan kata lain sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Makna dari sidang tertutup untuk untuk umum adalah masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.

Umumnya, sidang tertutup untuk umum dilakukan pada persidangan untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu antara lain:

• Ketertiban umum dan keselamatan negara, diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU PTUN dengan bunyi ketentuan:

Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.

• Gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU Peradilan Agama dengan bunyi ketentuan:

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

• Perkara kesusilaan, rahasia militer, dan rahasia negara, diatur dalam UU Peradilan Militer dengan bunyi ketentuan:

Pasal 141 ayat (2)

Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 141 ayat (3)

Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.

• Perkara anak, diatur dalam Pasal 54 UU SPPA, dengan bunyi ketentuan:

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Dengan demikian, semua persidangan pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Meski demikian, untuk semua proses persidangan (baik yang terbuka maupun tertutup untuk umum) berlaku ketentuan Pasal 248 UU 20/2024 yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Demikian jawaban kami terkait arti sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup untuk umum sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Referensi:

1. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
2. Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan. Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik. Sol Justicia, Vol. 5, No. 1, 2022.

[1] Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan. Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik. Sol Justicia, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 4

[2] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[3] Pasal 202 ayat (3) UU 20/2025

[4] Pasal 362 UU 20/2025